Purbaya Menangani Tumpukan Aduan Bea Cukai

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menerima beragam laporan yang mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pegawai Bea Cukai. Keluhan-keluhan tersebut disampaikan melalui layanan ‘Lapor Pak Purbaya’ yang tersedia di nomor WhatsApp 0822-4040-6600.

Purbaya memutarbalikkan laporan pelanggaran yang meliputi pegawai Bea Cukai yang sering bertemu di Starbucks dengan seragam lengkap sepanjang hari. Selain itu, dia juga membacakan aduan dari sejumlah pengusaha yang merasa harus menghadapi kesulitan bisnis akibat intervensi yang berlebihan dari pegawai Bea Cukai. “Saya adalah pengusaha yang bergerak di bidang impor selama 1-2 tahun terakhir. Situasi dengan Bea Cukai sangat memprihatinkan; mereka selalu memeriksa secara fisik maupun dokumentasi, tanpa alasan yang jelas,” ungkap Purbaya kepada Heru Pambudi, mantan Direktur Jenderal Bea Cukai yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Dalam satu laporan, pelapor mengungkapkan bahwa pemeriksaan barang oleh pegawai Bea Cukai bisa mencapai 34 hari. Selain itu, pelapor juga mengatakan telah menerima denda berulang-kali dengan alasan yang tidak masuk akal. “Saya diberi notul yang berisi denda, padahal saya tidak melakukan under invoicing dan sudah melakukan impor barang serupa sejak lama. Ketika meminta penjelasan, alasan yang diberikan tidak masuk akal, misalnya meminta bukti negosiasi yang sudah saya sediakan lengkap. Semua kegiatan impor saya selalu dikenai denda,” ungkap Purbaya membacakan laporan tersebut. Pengusaha tersebut juga menyebutkan enggan melakukan banding karena dianggap tidak efektif, sehingga barangnya tidak dapat cepat dikeluarkan. Purbaya menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk diktator dan meminta Heru memberikan penjelasan.

“Ini adalah tindakan diktator. Kamu juga orang Bea Cukai (Heru), coba jelaskan kenapa ini bisa terjadi,” pinta Purbaya. Heru menanggapi dengan menyatakan bahwa akan segera memeriksa SOP (Standard Operating Procedure) dan memutuskan proses yang tidak sesuai dengan ketentuan. “Ini akan kita cek langsung, SOP pemeriksaan tidak boleh seperti ini,” jawab Heru.

Purbaya mengungkapkan bahwa sebagian besar laporan yang diterimanya terkait dengan Bea Cukai. Dia juga menilai bahwa tim penyortiran laporan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. “Yang menyortir pasti orang pajak, karena pengadu hanya dua: Bea Cukai dan pajak. Kenapa hanya Bea Cukai yang diadu? Tidak mungkin orang pajak sempurna, jadi yang dimasukkan ke Bea Cukai dulu,” katanya.

Purbaya juga menyatakan bahwa platform ‘Lapor Pak Purbaya’ akan membantu dirinya memantau kinerja anak buahnya di tingkat dasar. Dia juga melarang pegawai Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak terlibat sebagai tim inti untuk menghindari kebocoran informasi. “Jadi, grup WhatsApp ini tidak boleh diakses oleh pegawai Bea Cukai atau pajak. Jika diketahui, bakal awas, karena jika bocor, tidak ada yang berani lapor lagi,” tutup Purbaya.

Keluhan terhadap kinerja Bea Cukai menunjukkan adanya keraguan masyarakat terhadap transparansi dan efisiensi dalam pelayanan. Casita kasus ini mengingatkan pada pentingnya pengawasan yang ketat dan pembaruan SOP untuk memastikan pelayanan yang adil dan efisien. Selain itu, pelarangan terhadap kebocoran informasi juga menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan keseriusan dalam penanganan laporan masyarakat.

Tindakan Purbaya yang aktif dalam menyuarakan keluhan masyarakat menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparat. Inisiatif seperti ‘Lapor Pak Purbaya’ dapat menjadi contoh bagi instansi lain untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah-langkah yang diambil harus diikuti dengan tindakan yang konkret, sehingga masyarakat merasa terbantu dan diperlakukan dengan adil.

Masalah yang dihadapi oleh pengusaha dalam proses impor mengungkapkan pentingnya reformasi dalam regulasi dan pelaksanaan pelayanan Bea Cukai. Kecepatan dan transparansi dalam pemeriksaan barang serta ketepatan dalam pengenaan denda perlu dioptimalkan agar tidak merugikan pihak yang berkepentingan. Peningkatan profesionalisme pegawai Bea Cukai juga menjadi kunci agar layanan menjadi lebih efisien dan akuntabel.

Masyarakat diharapkan tetap berani melaporkan pelanggaran atau ketidakpuasan terhadap pelayanan Bea Cukai. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja aparat dapat terus diwawasakan dan diperbaiki. Setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada data dan bukti yang kuat, sehingga hasilnya dapat dihargai secara luas oleh masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page