Peningkatan Cina dalam Kepastian Hukum dan Stabilitas Politik

Tiongkok telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan dalam empat dekade terakhir, hasil dari kombinasi kepastian hukum, kebijakan yang konsisten, dan stabilitas politik. Negara ini berhasil bertransformasi dari ekonomi tertutup yang kurang maju menjadi pemimpin industri global. Hal ini tidak hanya karena modal asing, tetapi juga karena pemerintah Tiongkok memberikan kejelasan kepada para pelaku ekonomi, baik domestik maupun asing, bahwa aturan main tidak akan berubah secara tiba-tiba.

Kunci utama keberhasilan Tiongkok terletak pada penerusan kebijakan ekonomi yang sudah ada tanpa mencabut izin usaha yang telah diberikan. Selama setiap transisi kepemimpinan, mulai dari Deng Xiaoping hingga Xi Jinping, arah dasar pembangunan ekonomi tetap dipertahankan: Reformasi dan Pembukaan (改革开放). Misalnya, Zona Ekonomi Khusus seperti Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen yang dibuka sejak tahun 1980 masih beroperasi dan bahkan diperluas. Perusahaan multinasional seperti Apple, Tesla, dan Volkswagen tetap dapat beroperasi dengan stabil karena izin dan dukungan infrastruktur yang konsisten. Kebijakan perdagangan dan investasi terus diperbarui tanpa mengganggu komitmen hukum yang sudah ada, sehingga kepercayaan investor tetap tinggi.

Kepercayaan investor ini mendorong aliran investasi langsung ke Tiongkok yang terus meningkat sejak 1990-an. Shenzhen, yang awalnya hanya sebuah desa nelayan, kini menjadi pusat teknologi dunia dengan perusahaan seperti Huawei, Tencent, dan BYD. Setiap investasi besar telah menciptakan jutaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur, logistik, dan layanan digital. Pemerintah daerah juga diberi wewenang untuk memfasilitasi perizinan cepat, asalkan tidak melanggar regulasi nasional, sehingga mempercepat ekspansi industri kecil dan menengah.

Stabilitas politik Tiongkok menjadi lebih kuat setelah peristiwa Tiananmen 1989. Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas nasional lebih penting daripada kebebasan politik tanpa arah. Keputusan ini, meski dikritik oleh dunia Barat, justru menjadi dasar ketertiban sosial dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Setelah peristiwa tersebut, pemerintah memperkuat pengawasan terhadap potensi kekacauan sosial tanpa menutup ruang aspirasi rakyat di tingkat lokal. Fokus utama beralih pada pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan modernisasi industri. Hasilnya, lebih dari 800 juta warga Tiongkok berhasil melepaskan diri dari kemiskinan, prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia.

Kisah Tiongkok menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi butuh kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai landasan. Negara tidak boleh bermain-main dengan izin investasi atau mengganti kebijakan ekonomi setiap kali terjadi pergantian pejabat. Dalam konteks Filsafat Intelijen Negara, kepastian hukum adalah bagian dari stabilitas strategis nasional, karena ekonomi yang stabil hanya dapat berkembang di atas kepercayaan, bukan ketakutan atau ketidakpastian.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang pentingnya konsistensi kebijakan dan stabilitas politik, Tiongkok telah menjadi contoh bagaimana sebuah negara dapat mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan. Pembelajaran ini relevan bagi negara lain yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page