Pembangunan Ulang Pesantren Al Khoziny Diresmikan dengan APBN

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa tidak ada kendala jika renovasi atau pembangunan ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, dilakukan menggunakan dana APBN. Menurutnya, kegiatan ini akan membantu penyerapan anggaran kementerian sesuai dengan rencana.

“Saya sendiri tidak masalah, asal pembelanjaan tersebut sesuai, tepat sasaran, dan tepat waktu,” ujar Purbaya saat berkunjung ke Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

Pembangunan ponpes ini tidak memerlukan proposal khusus karena sudah disepakati dengan beberapa menteri. “Tak perlu proposal, sebab tadi pagi sudah dibahas. Hanya perlu finalisasi. Setelah itu, Menteri PU yang akan merencanakan seluruh detail,” terang Purbaya.

Namun, Purbaya belum menyatakan secara detail sumber anggaran yang akan digunakan. Ia menambahkan bahwa keputusan akhir tetap berpihak pada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. “Keputusan bukan dari saya, melainkan Pak Muhaimin. Yang pasti, PU siap, saya siap, tinggal Pak Muhaimin yang harus setuju atau tidak,” tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, kesepakatan pun menambah bahwa pihaknya menanti keputusan dari Cak Imin. “Jika Pak Muhaimin dan Menteri Agama setuju, dana dapat diambil dari Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Dody.

Pernyataan ini menunjukkan koordinasi antara kementerian dalam mengelola anggaran publik, terutama untuk proyek sosial seperti pembangunan ponpes. Ini juga mengungkapkan komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan dan infrastruktur agama.

Studi kasus serupa dapat dilihat dari proyek renovasi sekolah sekolah di berbagai daerah, yang seringkali melibatkan kerjasama antar kementerian untuk mendapatkan dukungan anggaran dan sumber daya. Contohnya, proyek pembangunan sekolah di daerah tertinggal seringkali didanai dari lebih dari satu sumber dana pemerintah, termasuk APBN dan dana daerah.

Parafrase ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan dan infrastruktur agama tetap menjadi prioritas pemerintah, dengan adanya kerjasama antar kementerian untuk mencapai tujuan tersebut. Ini juga menegaskan bahwa keputusan penggunaan anggaran publik harus melalui proses koordinasi yang jelas agar terarah dan efisien.

Pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti Ponpes Al Khoziny, bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga tentang dukungan yang diberikan untuk memajukan pendidikan dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih berkomitmen untuk memberikan dukungan yang optimal dalam mengembangkan potensi pendidikan di seluruh Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan