Oknum Bea Cukai Memberikan Peringatan Serius kepada Purbaya

Purbaya Yudhi Sadewa, dalam jabatan sebagai Menteri Keuangan, telah mengingatkan Dirjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerja mereka. Inisiatif ini diambil setelah menerima banyak laporan melalui hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ yang tersedia di WhatsApp nomor 0822-4040-6600.

Isu yang diangkat Purbaya berkaitan dengan tuduhan penjualan pita rokok secara massal untuk diaplikasikan pada merek rokok lain. Para pelapor mengungkapkan bahwa tindakan ini, jika ditindaklanjuti, dapat meningkatkan pendapatan negara.

“Semua orang bisa mengirim masukan kepada saya. Tidak mungkin semua laporan bisa ditindaklanjuti,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jumat (17/10/2025). “Tapi jika beberapa ribu orang telah ditindak, saya harapkan yang lain tidak akan mengulangi kesalahan itu. Oleh karena itu, pesan ini untuk petugas Bea Cukai di seluruh wilayah, mulai dari pusat hingga ke lapangan, untuk berhati-hati.”

Awalnya, Purbaya berharap tindakan korupsi seperti ini akan berhenti setelah serangkaian pernyataan keras yang dia keluarkan sebelumnya. Sayangnya, situasi di lapangan malah memburuk.

Purbaya menyadari bahwa para birokrat di level bawah mungkin mengira dia tidak akan melakukan pengecekan mendalam. Namun, dengan adanya hotline ‘Lapor Pak Purbaya’,anyak masukan langsung dari masyarakat yang bisa dia terima. “Awalnya saya mendengar tentang isu ini lama sebelum saya mulai berceritapublik. Saya pikir mereka akan berhenti karena pernyataan saya. Ternyata mereka mengira menteri jauh dari lapangan, jadi tidak mungkin turun ke bawah. Oleh karena itu, saya buat hotline ini untuk memudahkan masyarakat melaporkan langsung kepada saya. Dari pusat, laporan yang saya terima lebih sedikit. Inilah contoh crowd reporting,” jelasnya.

Selain itu, Purbaya juga kritis terhadap sikap beberapa pejabat di direktorat lain yang terkesan apatis terhadap arahan pimpinan. Isu yang diangkat kali ini berhubungan dengan tuduhan pemerasan oleh oknum pegawai pajak.

“Saya pikir jika kita berbicara di tingkat atas, masalah ini sudah selesai. Ternyata tidak. Ini birokrasi. Mereka mengira menteri hanya bertugas lima atau empat tahun. Sekarang saya akan bertugas hingga 2029, empat tahun lagi. Setelah itu mereka bisa kembali berkuasa. Mereka tidak peduli. Itu adalah perilaku birokrat,” katanya.

“Ganti menteri saja. Kalau dimarahin diam aja, mereka pikir nanti empat tahun lagi ganti menteri, lima tahun lagi ganti menteri, kira-kira gitu. Sekarang ini tidak akan saya biarkan. Lima tahun, empat tahun, lima tahun saya diganti, tapi kalian yang akan saya ganti dulu,” tegas Purbaya.

Menurut laporan terbaru, praktik pemerasan dan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan telah menjadi isu yang serius. Data menunjukkan bahwa adanya peningkatan laporan dari masyarakat terkait kegiatan ilegal tersebut, khususnya di bidang pajak dan bea cukai. Analisis menunjukkan bahwa sistem laparan langsung seperti yang digagas Purbaya dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi tindakan korupsi di tingkat lapangan.

Studi kasus di beberapa negara menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan publik dapat membawa perubahan signifikan. Misalnya, di Singapura, sistem pelaporan korupsi yang transparan telah mengurangi tingkat korupsi hingga 30% dalam waktu lima tahun. Pelajaran dari kasus ini dapat diaplikasikan di Indonesia untuk meningkatkan integritas birokrasi.

Pembaruan terhadap sistem pelaporan harus didukung oleh sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi petugas pajak perlu ditingkatkan agar mereka lebih sadar tentang dampak tindakan korupsi terhadap negara. Dengan demikian, oknum yang terlibat akan lebih hati-hati dalam melakukan praktik ilegal.

Korupsi dan pemerasan bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak citra instansi pemerintah. Pengawasan yang ketat dan dukungan dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap transparan dan berintegritas. Dengan usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat membangun sistem yang lebih adil dan efisien.

Tindakan tegas seperti yang diambil Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi korupsi. Penggunaan teknologi seperti hotline pelaporan bisa menjadi langkah awal yang efektif. Namun, untuk mencapai perubahan yang signifikan, dukungan dari semua elemen masyarakat dan kerjasama antar instansi menjadi kunci. Hanya dengan kerja sama yang erat, kita bisa mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page