Menag Rencanakan Penciptaan OJK Syariah, Dana Umat Rp 1.000 Miliar Tidak Lagi Dapat Digunakan Secara Bebas

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK Syariah) guna mengatur pengelolaan dana umat Islam. Dana ini memiliki potensi yang besar namun masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Nasaruddin, potensi dana umat mencapai sekitar Rp 1.000 triliun setiap tahun. Indonesia juga merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekitar 229 juta jiwa. Dana umat berasal dari berbagai sumber seperti zakat, wakaf, infaq jariyah, sedekah, jaminan produk halal, hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), termasuk instrumen investasi syariah seperti sukuk. Pengelolaan dana ini perlu diatur dengan ketat melalui lembaga yang khusus.

“Jika kita kelola dengan baik, mungkin nanti dibutuhkan sebuah lembaga untuk mengatur keuangan sehingga dapat diatur dengan baik. Saya membayangkan kita akan memiliki OJK Syariah,” ujar Nasaruddin dalam sambutannya di acara Peluncuran Produk Wakaf Berbasis Saham, dikutip dari YouTube Indonesia Stock Exchange, Sabtu (18/10/2025).

Dengan adanya OJK Syariah, lembaga pengelola dana umat seperti Baznas tidak lagi dapat menggunakan dana secara sembarangan. OJK Syariah ini akan membantu mengoptimalkan pengelolaan dana umat yang hingga kini belum dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Jika diatur dalam satu OJK Syariah, maka dana umat sebesar Rp 1.000 triliun per tahun ini tidak main-main. Ini harta karun yang belum tergarap. Mungkin nilainya hampir sama dengan pajak-pajak yang kita kembangkan saat ini,” katanya.

Nasaruddin menjelaskan bahwa dana umat yang dikelola dengan baik dapat membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, 20 juta penduduk miskin membutuhkan bantuan sebesar Rp 20 miliar. Jika dikelola dengan baik, dana dari Baznas saja sudah dapat membebaskan mereka dari kemiskinan.

“20 juta orang miskin membutuhkan Rp 20 miliar untuk keluar dari kemiskinan. Separuh dana Baznas saja sudah cukup. Jika semua dana ini dikumpulkan, dampaknya akan sangat besar,” tunggkulnya.

Saat ini, Kementerian Agama telah menerima restu untuk membentuk lembaga khusus pengelolaan dana umat. Presiden Prabowo Subianto memberi nama lembaga tersebut, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU).

Berdasarkan survei, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun namun yang dikumpulkan Baznas hanya sebesar Rp 41 triliun. Selain itu, potensi wakaf sebesar Rp 140 triliun, kurban Rp 180 triliun, fidyah Rp 500 miliar, dan kafarat Rp 660 miliar. Ada juga potensi aqiqah sebesar Rp 10 triliun, uang pengganti perceraian (iwad) Rp 3,5 triliun, hingga luqathah atau tanah yang jatuh ke baitulmal sekitar Rp 20 triliun.

“Jika semua ini dikelola oleh lembaga khusus, kita bisa menantang Presiden bahwa pundi-pundi yang bisa kita peroleh hampir sama dengan pajak. Pajak tahun lalu sekitar Rp 1.200 triliun. Jika optimalkan, bisa mencapai Rp 1,1 triliun. 50% saja dari dana umat Islam sudah lebih besar,” tutupnya.

Meskipun potensi dana umat Islam di Indonesia sangat besar, hingga saat ini pengelolaan masih kurang optimal. OJK Syariah dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan penggunaan dana ini. Dengan adanya lembaga ini, dana umat dapat dialokasikan untuk mengentaskan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan yang baik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana umat. Dengan demikian, potensi Rp 1.000 triliun per tahun ini dapat dimanfaatkan untuk kebaikan umum dan mengedepankan prinsip syariah dalam pembangunan masyarakat.

Indonesia memiliki peluang emas untuk mencapai kemajuan yang lebih besar dengan memanfaatkan dana umat Islam secara efektif. Dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, potensi ini dapat diubah menjadi realitas yang nyata. Hanya dengan kerja sama yang kuat, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih adil dan makmur bagi seluruh warganya.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page