Jawa Tengah Perkuat Layanan Gizi Melalui Jaringan SPPG di Berbagai Daerah

Jawa Tengah sedang menegakkan upaya penguatan gizi masyarakat melalui jaringan Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Kerja sama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pondok pesantren, dan institusi pendidikan menjadi faktor utama dalam mempercepat penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa MBG adalah program pemerintah pusat yang memerlukan dukungan dari tingkat daerah. Oleh karena itu, Jawa Tengah terus mempercepat pelaksanaan ini di seluruh kabupaten dan kota.

“Program ini sudah kami sosialisasikan dan sekarang kami lakukan secara massal di seluruh wilayah,” ucap Luthfi dalam pernyataan tertulis, Jumat (17/10/2025).

Upaya penguatan ini melibatkan pembentukan Satgas MBG untuk mempercepat pembangunan SPPG, serta pembukaan posko aduan yang beroperasi 24 jam. Luthfi juga mendorong peningkatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Salah satu langkah konkret dalam program ini adalah peluncingan SPPG Polrestabes Semarang di Asrama Polisi Gedawang, Banyumanik. Acara tersebut juga menjadi tanda operasi 35 unit SPPG baru yang dibuka bersamaan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sekaligus memulai pembangunan sejumlah 27 SPPG tambahan.

“Kini kami terus membangun, dan sudah mencapai 672 SPPG dengan rencana mencapai 1.000 lebih unit di seluruh Indonesia,” terang Listyo.

Hingga 16 Oktober 2025, Program MBG di Jawa Tengah telah mengakomodasi 5.750.525 penggunanya, termasuk siswa TK hingga SMA, santri, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Provinsi ini memiliki 1.836 unit SPPG, berupa SPPG Mitra, Polri, TNI, dan Ponpes.

Kapolri menegaskan pentingnya penerapan SOP ketat dalam hal higienitas, kualitas makanan, dan pengawasan distribusi di SPPG Polri. Kerja sama ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja. Di Jawa Tengah, SPPG ditargetkan memberikan manfaat langsung kepada 400 ribu orang dan menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja.

Dengan pendekatan terpadu ini, Program MBG di Jawa Tengah menjadi contoh kolaborasi efektif untuk menjamin ketersediaan makanan bergizi dan memperkuat ketahanan gizi nasional.

Inisiatif seperti ini menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antarlembaga dalam menghadapi masalah gizi. Melalui SPPG, masyarakat tidak hanya mendapatkan makanan yang bergizi, tetapi juga kontribusi positif untuk perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja baru. Semakin banyak pendekatan serupa yang berhasil diimplementasikan, semakin dekat kita dengan masyarakat yang sehat dan berkualitas.

Data terbaru menunjukkan bahwa program-program serupa telah berhasil meningkatkan indeks gizi di berbagai daerah. Misalnya, di Jawa Timur, ada peningkatan 15% dalam konsumsi makanan bergizi anak usia sekolah setelah implementasi SPPG. Studi kasus ini memperkuat argumen bahwa kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga pendidikan dapat menjadi solusi efektif dalam pembangunan.

Visualisasi data menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1000 yang dialokasikan untuk program gizi seperti ini, dapat menghasilkan dampak yang signifikan pada kesehatan masyarakat. Infografis yang menampilkan perbandingan tingkat stunting sebelum dan sesudah program MBG juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ini membuktikan bahwa investasi pada program gizi bukan hanya penting, tetapi juga ekonomis pada jangka panjang.

Dari sini, terlihat bahwa program seperti MBG bukan hanya tentang penyaluran makanan, tetapi juga tentang membangun sistem yang dapat berdampak jangka panjang. Dengan dukungan yang konsisten dan kolaborasi yang efektif, kemajuan dalam penguatan gizi masyarakat akan terus dapat dicapai. Setiap upaya yang dilakukan hari ini adalah langkah menuju generasi yang lebih sehat dan produktif.

Baca juga Berita lainnya di News Page