Kementerian PU Hanya Ceraih Anggaran Rp21 Miliar

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengakui bahwa kebijakan blokir anggaran di awal tahun 2025 menyebabkan penyerapan dana Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami penurunan, mencapai sekitar 52%. Menurutnya, proses penyerapan anggaran menjadi lambat akibat berbagai perubahan terkait blokir dan pembukaan anggaran pada awal tahun.

Dalam kunjungan ke kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat, 17 Oktober 2025, Purbaya menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran Kementerian PU telah dibuka kembali. Pembukaan ini telah dilakukan sesuai dengan permintaan yang dilakukan. Dia berharap pembukaan anggaran ini akan mendorong pertumbuhan di berbagai daerah sesuai dengan rencana Kementerian PU.

Kondisi saat ini dikaitkan dengan kemampuan penyerapan anggaran Kementerian PU, yang pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjadi salah satu pembangkit utama pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Namun sekarang, Purbaya menyatakan bahwa belanjaan Kementerian PU relatif lebih rendah jika dibandingkan era tersebut.

Meskipun demikian, Purbaya optimis bahwa Kementerian PU masih memiliki potensi besar untuk menjadikan diri sebagai salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi kembali. “Pengalaman yang telah dimiliki oleh Kementerian PU sudah banyak, sehingga mereka mampu memainkan peran yang lebih signifikan,” ujarnya.

Purbaya juga merasa puas dengan rencana Kementerian PU untuk mengalokasikan anggaran yang ada dengan baik. Ia juga optimis bahwa proyek-proyek yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun ini akan mengakibatkan penyerapan anggaran Kementerian PU melebihi proyeksi 94%. “Mungkin akan lebih dari 98%. Tujuanku adalah membantunya agar proses penyerapan anggaran dapat lebih cepat,” tambahnya.

Pque menggunakan data terbaru dan studi kasus terkait penyerapan anggaran di sektor infrastruktur, menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam efisiensi pembiayaan proyek publik sejak adanya kebijakan pembukaan anggaran yang lebih fleksibel. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam mendorong peningkatan aktivitas pembangunan.

Dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa Kementerian PU memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, seperti halnya era Presiden Jokowi. Dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki, diharapkan Kementerian PU dapat menjadikan diri sebagai salah satu sector kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kini, dengan proyek-proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun, diharapkan penyerapan anggaran dapat mencapai angka yang lebih tinggi dari yang diproyeksikan. Ini bukan hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, semua pihak diharapkan bekerja sama untuk mendukung dan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang telah direncanakan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan