Purbaya Ungkap Rp 285 Triliun Duit Pemerintah di Deposito Berjangka, Janji Usut!

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2025, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp 285,6 triliun di deposito berjangka. Dia berencana untuk menyelidiki asal usul dana tersebut. Purbaya menjelaskan bahwa jumlah ini telah bertambah sejak Desember 2023, saat dana masih berupa Rp 204,1 triliun, namun sumbernya belum diketahui.

“Kami masih meneliti asal uang itu. Ketika saya tanyakan kepada tim, mereka berkata tidak mengetahui, tetapi saya yakin mereka tahu,” katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menteri ini mengungkapkan dugaan adanya manipulasi bunga yang mungkin dilakukan oleh anak buahnya. Biasanya, dana pemerintah ditempatkan di instrumen investasi untuk mendapatkan imbal hasil atau return. “Uang dipindahkan ke deposito untuk mendapatkan bunga, bukan? Saya tidak tahu apakah uang itu milik lembaga di bawah kementerian atau entitas lain. Tetapi menurut saya, bank biasanya memberikan kode yang jelas untuk dana pemerintah. Saya akan memeriksanya,” ujarnya.

Dana tersebut ditempatkan di bank-bank komersial, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau bank BUMN. Purbaya mengaku curiga ada permainan bunga di belakang penempatan dana ini. “Mungkin ada manipulation bunga di berbagai bank komersial, termasuk Himbara. Tapi, saya akan meneliti lebih lanjut untuk mengetahui sumber uang itu. Sebelumnya, uang tersebut dianggap sebagai dana pemerintah pusat. Mungkin termasuk LPDP atau lainnya. Harusnya dipisahkan. Nanti saya cek lebih detail, karena jumlah ini terlalu besar untuk ditempatkan di deposito seperti ini,” jelasnya.

“Karena pasti return dari bank kurang dari bunga yang harus saya bayar untuk obligasi. Pastikan saya rugi jika begitu. Saya akan memeriksanya dengan seksama,” tambah Purbaya.

Jika dana pemerintah ditempatkan di bank dengan bunga lebih rendah dari bunga obligasi, pemerintah akan mengalami kerugian. Purbaya sangat serius dalam meneliti kasus ini untuk memastikan kejelasan dan transparansi penggunaan dana negara.

Analisis terkini menunjukkan bahwa penempatan dana pemerintah di deposito berjangka dapat menjadi strategi pendekatan jangka pendek, tetapi jika jumlahnya besar, risiko kerugian akibat bunga yang lebih rendah menjadi kepentingan utama. Studi kasus di negara lain menunjukkan bahwa penempatan dana pemerintah harus disesuaikan dengan tujuan keuangan jangka panjang agar tidak terjadi kerugian finansial yang tidak diinginkan.

Penempatan dana pemerintah di deposito berjangka sebesar Rp 285,6 triliun memang memerlukan penjelasan yang jelas. Investigasi terhadap asal usul dan tujuan penempatan ini harus dilakukan dengan transparansi agar rakyat dapat memahami pemanfaatan dana negara dengan baik. Kerugian yang mungkin terjadi akibat bunga yang lebih rendah juga harus dihindari untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

Setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani dana harus didasarkan pada analisis yang matang dan data yang akurat. Investasi dengan bijak akan memastikan bahwa dana pemerintah digunakan secara optimal untuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kemajuan sosial. Dengan demikian, masyarakat akan merasa percaya dan percaya pada sistem keuangan negara yang transparan dan efisien.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page