Purbaya Mensoroti Utang Proyek Kereta Cepat Melalui Danantara

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan instruksi langsung kepada CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengenai penyelesaian kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tanpa menggunakan dana APBN. Purbaya menjelaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian utang ini akan diemban oleh Danantara.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Purbaya menghadiri rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, pada hari Rabu (15/10/2025). Menurut Purbaya, Danantara terlibat dalam pembiayaan proyek ini karena telah menerima setoran dividen dari BUMN sebesar Rp 80 triliun hingga Rp 90 triliun. “Sudah saya sampaikan, mengapa? Karena Danantara menerima dividen dari BUMN hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk memenuhi pembayaran sebesar Rp 2 triliun per tahun untuk kereta api cepat,” kata Purbaya. Dia juga menambahkan kepercayaan bahwa jumlah dividen yang diterima akan terus meningkat setiap tahun.

Ketika ditanya tentang tanggapan CEO Danantara Rosan Roeslani terhadap penyelesaian utang proyek kereta cepat tanpa APBN, Purbaya menjelaskan bahwa Danantara akan melakukan analisis lebih lanjut dan akan mengusulkan rencana ke Kementerian Keuangan. “Mereka bilang mereka akan mempelajari ulang terlebih dahulu, dan kemudian akan mengajukan proposal kepada kami. Jika saya bilang, saya sudah memutuskan. Jadi, kita tunggu saja bagaimana hasil studi mereka,” tuturnya.

Purbaya juga menjelaskan soal mekanisme pembayaran utang, apakah harus pemerintah yang membayar. Menurutnya, berdasarkan pengalaman negosiasi dengan China Development Bank (CDB), tidak ada masalah jika pembayaran tidak dilakukan langsung oleh pemerintah. “Tapi yang jelas, saya tanya kepadanya tadi, apakah dalam klausul ada ketentuan yang menjadikan pemerintah sebagai pembayar? Yang penting, berdasarkan pengalaman saya dengan CDB, struktur pembayaran mereka jelas. Jadi seharusnya tidak masalah jika Danantara yang membayar. Kita lihat saja bagaimana hasilnya dan tunggu arahan dari Presiden,” paparnya.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa proyek kereta cepat seperti KCJB dapat menarik investasi swasta jika ada dukungan kebijakan yang kuat. Studi kasus dari proyek kereta cepat di negara lain, seperti Taiwan dan Jepang, menunjukkan bahwa kolaborasi antara BUMN dan swasta dapat mengurangi beban keuangan pemerintah. Infografis yang menunjukkan alur pembiayaan proyek KCJB menunjukkan bahwa dividen dari BUMN dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif. Proyek ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas transportasi, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan area sekitar stasiun.

Mengutip pengalaman negara lain, kemampuan Danantara dalam mengelola aset BUMN dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada APBN. Dengan strategi yang tepat, proyek ini bisa menjadi model pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan