Proses Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Tasikmalaya Diharapkan Transparan

Pemerintah Kota Tasikmalaya belum menyampaikan rincian lengkap tentang proses pengisian empat posisi jabatan tingkat eselon II. Keeganasan dalam hal ini telah memunculkan banyak spekulasi, sehingga diharapkan agar pihak berwenang memberikan keterangan yang jelas untuk mencegah beredarnya informasi tidak akurat.

Ahli akademisi dari Tasikmalaya, Dr. Syarif Hidayat, menganggap penerapan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya merupakan langkah positif dalam upaya mereformasi tata kelola pemerintahan. Namun, ia menekankan bahwa sistem ini harus dijalankan dengan transparansi dan partisipasi masyarakat agar akuntabilitas terjaga.

Menurut dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tasikmalaya tersebut, tujuan utama dari manajemen talenta ini adalah untuk memetakan dan mengembangkan SDM secara sistematis, terukur, dan objektif. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan pada kompetensi, integritas, dan kinerja pegawai, sehingga setiap individu dapat ditempatkan pada posisi yang tepat.

Sistem ini tidak boleh menjadi ruang tertutup, melainkan harus dibuka kepada masyarakat. “Manajemen talenta bukanlah kotak pandora. Pemetaan karier pejabat harus dapat diakses oleh semua orang. Transparansi dan partisipasi publik adalah bagian penting dari akuntabilitas,” kata Syarif.

Ia juga menggaris bawahi bahwa prinsip utama dari sistem ini adalah pemetaan SDM harus berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan kinerja, bukan karena hubungan personal atau politik. “Jika pemerintah mengikuti sistem merit, maka setiap promosi jabatan dapat dijelaskan secara ilmiah. Publik akan memahami dengan mudah mengapa pejabat A dipilih karena nilai dan skornya lebih tinggi daripada yang lain,” terangnya.

Dengan pendekatan berbasis penilaian, potensi subjektivitas dapat diminimalisir. Setiap ASN dinilai berdasarkan indikator yang jelas dan terukur. Semakin tinggi poin kompetensi dan kinerja yang dimiliki seseorang, semakin besar peluangnya untuk menduduki jabatan tertentu. “Jika informasi ini dibuka kepada masyarakat, mereka dapat menilai sendiri sejauh mana objektivitas proses tersebut,” tambahnya.

Transparansi informasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Pejabat publik harus dapat dipertanggungjawaban, baik secara administratif maupun secara rasional dan akademis. “Jika Pemkot memiliki data skoring ASN yang dipublikasikan, masyarakat bisa melihat bahwa pemilihan pejabat tidak berdasarkan preferensi pribadi, tetapi karena kapasitas yang lebih unggul. Pemerintah juga akan lebih mudah menjelaskan kebijakannya secara terbuka,” kata Syarif.

Dalam era digital saat ini, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting. Keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada perubahan sistem, tetapi juga pada keterbukaan informasi dan akuntabilitas yang kuat. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan konstruktif dan memantau proses serta hasil kebijakan pemerintah.

Sistem manajemen talenta yang terstruktur dan transparan bukan hanya dapat meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, tetapi juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Investasi dalam sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja akan menghasilkan pejabat yang lebih profesional dan berintegritas. Mari dukung dan ikuti perkembangan ini agar Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi lebih baik.

Baca juga Berita lainnya di News Page