Pada hari Rabu, 15 Oktober 2025, hakim Susan Illston dari Pengadilan Distrik AS telah memutuskan untuk menerima permohonan dari dua serikat pekerja yang menentang pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di lebih dari 30 lembaga pemerintah federal. Keputusan ini memerintahkan Presiden Donald Trump untuk segera menghentikan upaya penghentian kerja tersebut selama terjadinya penutupan sebagian pemerintah.
Menurut laporan Reuters, Gedung Putih sedang merencanakan PHK besar-besaran di berbagai kantor pemerintahan federal selama periode shutdown. Selain itu, Trump juga mengumumkan penundaan perekrutan pegawai federal baru, dengan pengecualian hanya untuk sektor militer dan jabatan politik. Saat ini, sekitar 4.100 pekerja dari delapan lembaga pemerintah telah terpengaruh oleh PHK. Dalam sidang, hakim Illston memberikan keputusan tersebut setelah Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, mengindikasikan bahwa jumlah PHK akan mencapai lebih dari 10.000 pekerja.
Hakim Illston mengemukakan dugaan bahwa PHK yang dilakukan memiliki motif politik, salah satunya karena Trump memutuskan untuk mengadakan PHK di lembaga-lembaga yang mayoritas merupakan simpatisan Partai Demokrat. Dalam pidatonya, Illston menyebut, “Anda tidak bisa melakukan hal seperti ini di negara yang berlaku hukum. Kami memiliki hukum di sini, dan apa yang diartikulasikan tidak sesuai dengan hukum.”
Penuntutan juga meminta pemerintah untuk menyediakan laporan rinci tentang pelaksanaan PHK berdasarkan data aktual, dengan batas waktu terlambat pada hari Jumat. Selain itu, Illston juga menegur keras pengacara Departemen Kehakiman AS, Elizabeth Hedges, karena dianggap membela tindakan PHK tanpa mempertanyakan legalitasnya. Menurut hakim, “Kapak perang jatuh di kepala karyawan di seluruh negeri, dan Anda bahkan tidak siap untuk membahas apakah itu legal.”
Menurut riset terbaru, upaya PHK massal selama shutdown pemerintah menjadi topik hangat di kalangan pembaca berita politik. Analisis menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan pejabat pemerintahan. Studi kasus menunjukkan bahwa penanganan shutdown sebelumnya menunjukkan dampak signifikan terhadap kinerja layanan publik.
Pemecahan masalah seperti ini memerlukan pendekatan yang lebih bijak, di mana keputusan politik harus sejalan dengan prinsip hukum dan kepentingan publik. Pemerintah harus lebih transparan dalam menyampaikan rencana dan alasan di balik setiap kebijakan, agar masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi secara aktif dalam diskusi publik.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.