Pembaruan Regulasi oleh Prabowo Memungkinkan Ekspatriat Memimpin BUMN

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menerapkan praktik bisnis global. Dia menekankan agar BUMN dapat merekrut tenaga profesional terbaik dari seluruh dunia. “Saya telah menugaskan manajemen Danantara untuk mengoperasikan perusahaan dengan standard bisnis internasional. Temukan tenaga ahli dan talenta terbaik untuk BUMN kita,” katanya saat berbincang dengan Malcolm Stevenson Jr, Ketua dan Editor Utama Forbes, dalam sesi Forbes Global CEO Conference 2025, Rabu (15/10/2025).

Prabowo juga mengungkapkan telah merevisi peraturan yang membolehkan warga asing memimpin BUMN. “Saya sudah merubah aturan tersebut. Sekarang, non-WNI dapat memimpin perusahaan milik negara. Saya sangat optimis dengan kebijakan ini,” ujarnya. Selain itu, ia menitikberatkan pentingnya mereduksi jumlah BUMN. Mulai dari lebih dari 1.000 BUMN, pemerintah berencana untuk menguranginya menjadi sekitar 200-240 melalui BPI Danantara.

“Kesempatan besar untuk merasionalisasi semua BUMN, dari ribuan menjadi 200 atau 230 perusahaan. Pelaksanaan operasional harus mengikuti standar global,” tambahnya. Prabowo percaya bahwa dengan jumlah yang lebih terfokus, BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan pada perekonomian negara. “Imbal hasil dari BUMN bisa meningkat hingga 1-2 persen,” tutupnya.

Selain memberikan arahan terhadap pengurangan jumlah BUMN, Prabowo juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam manajemen BUMN. Dengan pengalaman internasional, diharapkan kinerja perusahaan milik negara akan meningkat dan dapat bersaing di pasar global. Ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

BPI Danantara menjadi pemangku kebijakan strategis dalam reformasi BUMN. Mereka bertanggung jawab untuk mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas serta meningkatkan daya saing perusahaan milik negara. Dengan mengikutsertakan tenaga profesional dari seluruh dunia, diharapkan BUMN dapat mencapai prestasi yang lebih baik. Inovasi dan adaptasi terhadap standar global diperlukan untuk menjaga kompetitifitas dalam era globalisasi yang semakin ketat.

Pembaruan regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung transformasi BUMN menjadi lembaga yang lebih modern dan efisien. Peningkatan kinerja BUMN tidak hanya akan berdampak pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan memberdayakan masyarakat.

Ini adalah langkah strategis yang harus diikuti oleh semua pihak untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Reformasi BUMN bukan hanya tentang pengurangan jumlah, tetapi juga tentang kualitas dan daya saing. Dengan mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan perusahaan internasional, BUMN dapat memanfaatkan teknologi dan pengetahuan terbaru untuk meningkatkan operasi mereka. Hal ini akan membantu mereka untuk menjadi lebih kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar global.

Pemerintah harus tetap konsisten dalam melaksanakan kebijakan ini dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan suksesnya transformasi BUMN. Dengan demikian, BUMN dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Inovasi dan keahlian internasional akan menjadi kunci sukses dalam mengubah BUMN menjadi perusahaan yang lebih unggul dan berdaya saing tinggi.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan