Kolonel Militer Terpilih Sebagai Presiden Sementara Madagaskar

Di ibu kota Antananarivo, perwira militer yang menguasai kekuasaan saat demonstrasi terhadap pemerintah semakin meluas telah mengumumkan rencana pelantikan salah satu mereka sebagai presiden sementara Madagaskar besok, Jumat (17/10/2025). Kolonel Michael Randrianirina, yang memimpin pimpinan militer, telah berjanji akan menggelar pemilu dalam waktu dua tahun mendatang setelah presiden Andry Rajoelina dipecat parlemen karena terjadinya unjuk rasa selama bertahun-tahun.

Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengungkapkan keprihatinan terhadap aksi yang mereka sebut sebagai upaya mengambil alih kekuasaan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan. Madagaskar saat ini mengalami krisis politik terburuk dalam beberapa tahun terakhir, dimulai sejak unit elit militer CAPSAT merebut kekuasaan beberapa saat setelah parlemen secara bulat mendukung pemakzulan Rajoelina pada Selasa (14/10) waktu setempat. Rajoelina, berusia 51 tahun, yang memerintah sejak 2009, diperkirakan telah meninggalkan negara tersebut saat unjuk rasa merebak di berbagai daerah.

Madagaskar menjadi salah satu negara bekas koloni Prancis yang terbaru yang mengalami kontrol militer sejak 2020, setelah sejumlah negara seperti Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, dan Guinea melalui kudeta. Kolonel Randrianirina, yang juga Komandan CAPSAT, akan dilantik dalam sebuah sidang di pengadilan tertinggi Madagaskar pada Jumat (17/10) waktu setempat. Pimpinan militer merilis pengumuman yang dikaitkan dengan “Dewan Kepresidenan untuk Reformasi Republik Madagaskar” dan ditandatangani oleh Randrianirina sendiri.

Kolonel Randrianirina menggarisikan rencana transisi yang akan berlangsung kurang dari dua tahun, termasuk restrukturisasi lembaga negara. Dalam pernyataan melalui televisi setempat pada Rabu (15/10) waktu setempat, dia membantah aksi militer ini sebagai kudeta, malahan menggambarkannya sebagai tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dari ambang keruntuhan. Dia menjanjikan pemilu akan diselenggarakan dalam rentang waktu 18 hingga 24 bulan ke depan dan sedang melakukan konsultasi untuk menunjuk Perdana Menteri serta membentuk pemerintahan baru.

Randrianirina, yang dikenal sebagai kritikus kerja sama pemerintahan Rajoelina, sebelumnya pernah dipenjara selama beberapa bulan pada 2023 karena terlibat dalam perencanaan kudeta. Situasi di ibu kota Antananarivo tetap tenang pada Rabu (15/10) waktu setempat, meskipun ketidakpastian masih melingkupi masa depan politik negara. Gerakan pemuda Generasi Z, yang memulai unjuk rasa pada 25 September karena kekurangan air dan listrik, merasa dukungan terhadap intervensi militer. Mereka meminta perubahan sistem yang mendalam di Madagaskar.

Rajoelina pertama kali menguasai kekuasaan melalui kudeta yang didukung militer pada 2009, yang menuai kecaman dari berbagai pihak. Dia terpilih sebagai presiden pada 2018 dan kembali memenangkan pemilu pada 2023, walaupun hasilnya masih dipertanyakan.

Madagaskar kini menghadapi panjang jalan untuk meraih stabilitas kembali. Para pemimpin militer, khususnya Kolonel Randrianirina, memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa transisi ke pemerintahan sipil dapat berjalan dengan lancar dan pemilu akan segera diadakan. Intervensi militer ini juga menjadi peringatan bagi negara-negara lain tentang risiko krisis politik yang bisa timbul ketika kepuasan masyarakat terhadap pemimpin tidak terpenuhi.

Baca juga Berita lainnya di News Page