Ukraina Membatalkan Kewarganegaraan Wali Kotanya di Odessa, Diduga Punya Paspor Rusia

Di ibu kota Indonesia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mencabut kewarganegaraan wali kota Odessa, Gennadiy Trukhanov, setelah diduga memiliki paspor Rusia. Trukhanov menolak penuduhan tersebut dengan keras. Dinas Keamanan Ukraina (SBU) mengkonfirmasi keputusan tersebut melalui media sosial Telegram, mengutip dekret yang ditandatangani oleh pemimpin Ukraina pada hari Rabu, 15 Oktober 2025.

Menurut SBU, Trukhanov didakwa memiliki kewarganegaraan ganda dengan Rusia dan mengekalkan paspor dari negara yang dianggap sebagai pengganggu. Trukhanov, yang sebelumnya sebagai anggota parlemen, telah memimpin kota pelabuhan utama di Laut Hitam sejak tahun 2014. Keputusan ini akan mengakhiri masa jabatannya sebagai wali kota.

Dalam video yang tersebar melalu Telegram, Trukhanov menjelaskan bahwa dia tidak pernah memiliki paspor Rusia dan mengaku sebagai warga negara Ukraina. Dia bertekad untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai wali kota terpilih dan merencanakan untuk membawa kasus ini ke pengadilan.

Pada awalnya, Trukhanov dikenal sebagai politisi dengan simpati pro-Rusia. Namun, setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, dia berbalik sisi dan terbukti menentang Moskwa dengan giat membela Odessa serta mendukung pasukan Ukraina.

Dari sumber pemerintah Ukraina yang berkomunikasi dengan AFP, diketahui bahwa penari balet Sergei Polunin juga telah kehilangan kewarganegaraan Ukraina. Polunin, yang memiliki tato besar wajah Presiden Rusia Vladimir Putin, dikenal sebagai pengamat setia pemerintah Rusia. Ia terkenal ketika mengundurkan diri dari posisinya sebagai penari utama di Royal Ballet Inggris pada 2012.

Lahir di Ukraina Selatan, Polunin memperoleh kewarganegaraan Rusia pada tahun 2018. Dia mendukung operasi militer Rusia pada tahun 2022 dan sejak 2014 telah membela aneksasi Krimea oleh Rusia. Dia tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Selain itu, kewarganegaraan politisi pro-Kremlin Oleg Tsaryov, yang selamat dari upaya pembunuhan pada 2023, juga dicabut oleh pemerintah Ukraina.

Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah Ukraina dalam kasus ini tidak hanya memengaruhi posisi individu yang terlibat tetapi juga menunjukkan komitmen negara terhadap kebijakan kewarganegaraan yang ketat. Langkah ini juga mengindikasikan upaya untuk memastikan bahwa semua elemen pemerintahan dan simbol budaya berpihak pada kepentingan nasional. Kemudian dari sisi individu, seperti yang terlihat pada Trukhanov, ada upaya untuk membela diri dan menjaga reputasi melalui proses hukum. Terkait dengan kasus Polunin, keputusan ini juga menegaskan sikap Ukraina terhadap individu yang aktif mendukung pihak Rusia.

Menangani situasi seperti ini memerlukan keseimbangan antara keputusan hukum dan dampak politik. Sementara pemerintah harus menjamin integritas kewarganegaraan, individu yang terlibat juga berhak atas pertahanan hukum yang adil. Dinamika ini menunjukkan betapa kompleksnya situasi di Ukraina, dengan banyak faktor yang harus dipertimbangkan, baik dari sudut hukum, politik, maupun sosial.

Baca juga Berita lainnya di News Page