Proyek Geothermal di Gunung Lawu Dilelang, Kementerian ESDM Menuturkan Berbeda

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuka diskusi terkait dengan informasi yang beredar di media sosial tentang rencana pelelangan kawasan Gunung Lawu untuk proyek panas bumi. Inisiatif ini telah mendatangkan reaksi penolakan dari berbagai kalangan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa proyek panas bumi yang dirujuk adalah proyek di Kecamatan Jenawi, Karanganyar, yang berada di bawah Gunung Lawu. Namun, kawasan Gunung Lawu sendiri tidak termasuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

“Gunung Lawu tidak masuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi,” ujar Eniya. Eniya menambahkan bahwa meskipun awalnya Gunung Lawu dimasukkan dalam rencana pengembangan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghapusnya dari daftar proyek tersebut. Keputusan ini diambil karena berbagai isu dan aussi dengan kearifan lokal yang ada di kawasan tersebut.

“Semua daerah yang sakral dengan nama Lawu telah kita keluarkan dari WKP,” kata Eniya. Dia juga mengatakan bahwa pemerintah akan tetap memperhatikan adat dan istiadat setempat dalam pelaksanaan proyek panas bumi. Sebagai contoh, proyek pengoboran di Gunung Hamiding yang akan dilakukan akhir minggu ini harus melalui proses yang panjang, termasuk memilih hari yang baik dan waktu yang tepat.

“Drilling pertama ke Hamiding dan Bonjol akan dilakukan akhir minggu ini. Pilihan hari dan waktu pemuliharaan sangat penting,” jelasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengumumkan rencana pelelangan sepuluh proyek panas bumi sepanjang tahun ini. Dari total itu, tiga adalah WKP dan tujuh lainnya adalah Penugasan Survei Pendahuluan dan Ekplorasi (PSPE). Proses pelelangan akan dijalankan dengan transparansi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dan regulasi pengembangan panas bumi telah direformasi untuk memberikan kepastian investasi.

“Kami telah melakukan reformasi regulasi sesuai perintah Presiden Prabowo untuk memberikan kepastian dan percepatan bagi pelaku usaha,” kata Bahlil dalam The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Dari sepuluh proyek yang akan dilelang, tiga WKP dan tujuh PSPE memiliki kapasitas total 350 Megawatt (MW), investasi sebesar US$ 1,99 miliar, dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.533 orang. Berikut rincian proyek-proyek tersebut:

• Tiga WKP Panas Bumi:

  1. Telaga Ranau, Maluku Utara (40 MW)
  2. Songgoriti, Jawa Timur (40 MW)
  3. Danau Ranau Lampun, Sumatera Selatan (40 MW)

• Tujuh PSPE Panas Bumi:

  1. Bandar Barusepa, Maluku (25-40 MW)
  2. Jenawi, Jawa Tengah (86 MW dengan rencana tahap awal ±55 MW)
  3. Gunung Tampomas, Jawa Barat (30 MW)
  4. Kadida, Sulawesi Tengah (40 MW)
  5. Cubudak-Panti, Sumatera Barat (40 MW)
  6. Cisurupan Kertasari, Jawa Barat (20 MW)
  7. Tuang, Sulawesi Selatan (20 MW)

Proses pelelangan akan menggunakan mekanisme lelang terbatas (beauty contest) untuk PSPE, dan hasilnya diperkirakan akan diumumkan dalam waktu sekitar satu bulan.

Menurut data terbaru, proyek panas bumi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan. Dengan potensi yang besar, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investor dalam mengembangkan sumber energi terbarukan ini. Studi kasus berhasilnya proyek panas bumi di beberapa negara menunjukkan bahwa energi ini memiliki potensi untuk menjadi sumber energi utama di masa depan.

Selain itu, pengembangan proyek panas bumi juga dapat memberikan dampak positif pada perekonomian daerah, seperti penyerapan tenaga kerja dan pengembangan infrastruktur. Dengan demikian, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, investor, dan masyarakat setempat untuk menjamin kelancaran dan keterlibatan seluruh pihak dalam proyek ini.

Energi panas bumi adalah salah satu alternatif energi terbarukan yang sangat berpotensi di Indonesia, dengan potensi yang bisa mendukung kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan. Keberhasilan proyek-proyek ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kolaborasi dan tanggung jawab yang bertanggung jawab dari semua pihak yang terlibat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page