Pengusaha Purbaya Ungkap Keluhan tentang Proses Izin Bisnis yang Ribet

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah memfasilitasi diskusi dengan berbagai asosiasi pengusaha di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan tersebut, topik utama yang dibahas berkaitan dengan situasi bisnis saat ini dan langkah-langkah untuk meningkatkannya.

“Kita membahas tentang kondisi bisnis mereka dan bagaimana cara untuk memperbaikinya di masa depan. Saya meminta masukan dari mereka,” ungkap Purbaya setelah sesi dialog dengan asosiasi tersebut di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Selasa (14/10/2025).

Dalam pertemuan itu, Purbaya menyadari adanya banyak keluhan dari para pengusaha, salah satunya mengenai keberadaan izin-izin yang terlalu banyak sehingga mempersulit pelaksanaan bisnis.

“Masalahnya banyak, tapi ini hal yang umum. Bisnis terganggu karena banyaknya izin dan persyaratan yang rumit. Pihak daerah sering menambah izin-izin,” jelas Purbaya.

“Salah satu asosiasi bilang ada 99 izin yang harus diambil. Itu terlalu banyak. Kita akan melihat mana yang bisa dikurangi,” lanjutnya.

permmasalahan ini akan ditangani melalui kelompok kerja (Pokja) yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Selain itu, Purbaya berharap adanya perbaikan dalam kondisi bisnis dapat dicapai dengan adanya berbagai stimulus yang telah diumumkan pemerintah.

“Sekarang sudah ada stimulus. Saya harapkan hingga akhir tahun keadaannya akan berbeda. Kita akan melihat siapa yang membutuhkan dukungan lebih. Insentif yang ada harus cukup,” katanya.

Beberapa asosiasi yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI).

Selain itu, juga hadir perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan Asosiasi Matahari’s Suppliers Club (AMSC).

Selain mengatasi masalah izin, pemerintah juga harus memperhatikan dampak stimulus yang telah diumumkan. Data menunjukkan bahwa sejumlah sektor masih mengalami kesulitan, terutama dalam mengakses modal usaha dan memenuhi persyaratan administratif. Studi kasus terkini menunjukkan bahwa pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih merasa kesulitan dalam mengakses fasilitas kredit yang cukup.

Pemberian stimulus pemerintah, seperti penurunan tarif cukai dan pendanaan program pembiayaan, harus disertai dengan simplifikasi prosedur yang lebih optimal. Ini akan membantu pengusaha untuk lebih fokus pada pengembangan bisnis daripada menghadapi birokrasi yang rumit.

Pembahasan tentang perbaikan bisnis harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dapat mengurangi duplicita izin dan persyaratan yang tidak perlu. Langkah ini akan memberikan ruang bagi pengusaha untuk berkembang dengan lebih efektif.

Pembahasan tentang perbaikan bisnis harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dapat mengurangi duplicita izin dan persyaratan yang tidak perlu. Langkah ini akan memberikan ruang bagi pengusaha untuk berkembang dengan lebih efektif.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan tingkat keterlibatan pengusaha dalam perekonomian akan meningkat. Hal ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page