Warga Tolak, BRIN Bantah Penutupan Jalan Serpong-Parung

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan penjelasan terkait wacana penutupan akses jalan Serpong-Parung yang terletak di perbatasan Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor. Mereka menegaskan tidak terjadi penutupan jalur, melainkan adanya pengalihan ke rute baru yang telah dibangun.

Menurut Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, instansi tersebut tidak memiliki niat untuk menutup akses jalan tersebut. Sebaliknya, mereka melaksanakan pengalihan lalu lintas ke jalan baru yang telah rampung konstruksinya. “Jalan baru yang dibangun BRIN sudah digunakan warga sejak lama, sesuai perencanaan yang telah disepakati sebelumnya,” ujarnya saat dihubungi, Senin (13/10/2025).

Tri Handoko menjelaskan bahwa langkah pengalihan jalur seperti ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan di kawasan yang dikategorikan sebagai objek vital nasional. “Kawasan ini penting karena termasuk dalam obyek vital nasional (obvitnas) dan kawasan nuklir strategis negara,” tambahnya.

BRIN sedang melakukan koordinasi dengan Gubernur Banten dan Jawa Barat serta kepolisian terkait pengaturan lalu lintas baru. Tujuannya agar tidak ada kerugian bagi masyarakat, khususnya di wilayah Muncul, Serpong. “Kami berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan tata lalu lintas tetap teratur dan tidak mengganggu aktivitas warga,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menolak keterangan bahwa akses jalan Serpong-Parung akan ditutup. Ia menyatakan dukungan terhadap warga yang menolak rencana tersebut. Puluhan warga di Muncul, Kecamatan Setu, melakukan unjuk rasa damai Senin (13/10) untuk menolak penutupan akses jalan tersebut.

Benyamin mengaku telah bertemu dan bersilaturahmi dengan warga dalam aksi tersebut. Dia mengingatkan bahwa jalur ini memiliki nilai sejarah yang signifikan bagi masyarakat. “Jalur ini sudah ada sejak lama, bahkan saat saya kecil sudah digunakan masyarakat,” ungkapnya.

Pengalihan akses jalan Serpong-Parung menjadi topik hangat karena melibatkan aspek keamanan nasional dan kepentingan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah daerah dan BRIN menjadi kunci agar masalah ini dapat diterima oleh semua pihak.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan