Siswa dan Guru SMK Tasikmalaya Menuntut Penggenapan Janji Sekolah

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Beberapa video yang menunjukkan aksi protes siswa dan guru dari satu sekolah menengah kejuruan swasta di Tasikmalaya telah menyebar di WhatsApp dan jejaring sosial. Para siswa tampil dengan kain semprot yang berisikan tuntutan pemecatan kepala sekolah.

Dari hasil penggalangan informasi, ternyata video tersebut merekam aksi protes yang dilakukan oleh siswa SMK Nurul Ilmi di Kecamatan Cibalong. Sekolah tersebut berada di bawah naungan yayasan yang sebelumnya dikuasai oleh almarhum H Ukman Sutaryan, seorang mantan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 1998. Sekarang, sekolah ini dikelola oleh sebuah pasangan suami-istri, yang masing-masing bertindak sebagai kepala sekolah dan ketua yayasan.

Menurut beberapa pihak dalam lingkungan sekolah, masalah semula berdiri dari kencekalan pengelolaan uang SPP dan biaya kegiatan siswa yang dianggap tidak terlihat jelas. Beberapa guru dan siswa meragukan kebersihan usage dana sekolah, serta janji fasilitas yang belum pernah terwujud. Situasi ini diklaim telah berkepanjangan dan mulai memengaruhi proses belajar mengajar.

“Sekurang-kurungnya selama dua tahun, guru belum menerima honor kegiatan, termasuk untuk PKL, padahal uang siswa sudah masuk,” ungkap salah satu informan yang tidak ingin namanya terungkap kepada Radar, Senin (13/10/2025).

Siswa di sekolah tersebut dikenakan SPP sebesar Rp85.000 dan biaya PKL sebesar Rp650.000 per siswa. Dengan jumlah siswa mencapai 226 orang, dana yang terkumpul seharusnya sudah bisa mendukung operasional sekolah. Sayangnya, banyak fasilitas yang tidak berfungsi dan beberapa kegiatan pembelajaran terkendala.

“Ruang praktik malah makin terbatas. Alat accu yang digunakan untuk praktik hilang. Dikatakan akan diperbaiki, tapi tidak pernah kembali,” kata informan tersebut.

Kepala sekolah yang baru diangkat pada Januari 2025 pernah berjanji akan meningkatkan fasilitas belajar, seperti AC di setiap kelas, akses Wi-Fi, hingga dana Rp2 juta per bulan untuk setiap kelas. Sayangnya, janji itu belum bisa dikerjakan sampai saat ini.

“Mobil sekolah pun sudah dijual oleh yayasan, katanya untuk membayar honor guru. Namun guru-guru tetap belum menerima honor,” tambahkan informan.

Kasus seperti ini mengingatkan betapa pentingnya kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan dana sekolah. Ketidakjelasan dan janji yang tidak terpenuhi bisa memicu kekhawatiran dan ketidakpuasan dari seluruh komponen sekolah. Penting bagi pihak sekolah untuk mengatasi masalah ini segera, agar proses pendidikan bisa berjalan lancar dan optimal.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan