Purbaya Menyalurkan Utang Whoosh ke Danantara: APBN Terlibat Menjadi Isu

Pemerintah sedang mempertimbangkan langkah untuk menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu alternatif yang sedang dipertimbangkan adalah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengelola beban keuangan tersebut.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa Danantara seharusnya bisa memanfaatkan dividen dari perusahaan BUMN untuk membayar utang Whoosh. Ia mengemukakan bahwa holding BUMN tersebut telah menerima sebesar 80% dividen dari perusahaan milik negara.

“Whoosh dikelola oleh Danantara, dan mereka sudah menerima dividen yang cukup besar dari BUMN, sebaiknya mereka gunakan sumber tersebut untuk pembayaran utang,” kata Purbaya saat ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (13/10/2025).

Menurutnya, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Whoosh bukanlah solusi yang tepat. Ia menyatakan bahwa langkah ini akan membuat Kementerian Keuangan tetap memikul beban, padahal manfaatnya akan dialihkan ke Danantara.

“Pemerintah tidak seharusnya menggunakan APBN untuk utang ini, karena keuntungan akhirnya milik Danantara. Lebih baik mereka tanggung sendiri,” tambah Purbaya.

Purbaya sebelumnya juga telah menyatakan keinginannya agar APBN tidak terpengaruh oleh utang proyek Whoosh. Hal ini karena Danantara sebagai holding BUMN sudah menerima dividen dari perusahaan milik negara.

Dividen BUMN sebelumnya dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND). PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan induk Whoosh, berada di bawah naungan Danantara. Menurut Purbaya, perusahaan tersebut sudah memiliki manajemen dan dividen sendiri yang mencapai rata-rata Rp 80 triliun per tahun.

“Seharusnya mereka mengelola utang ini dari sumber dividen mereka sendiri, bukan memuatkan ke Kementerian Keuangan lagi,” ujar Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, telah menyampaikan beberapa skema untuk menyelesaikan utang Whoosh. Salah satu opsi yang diusulkan adalah menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah, sehingga KCIC akan beroperasi tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan begitu, utang infrastruktur akan dialihkan ke APBN.

Opsi lainnya adalah melalui penyertaan modal baru di PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, dengan tujuan agar perusahaan menjadi lebih mandiri secara keuangan. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban bunga dan kewajiban pembayaran utang.

“Kita bisa menambahkan modal awal atau menyerahkan infrastruktur ke pemerintah seperti yang dilakukan industri kereta api lainnya,” kata Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025).

Setelah menyelesaikan utang Whoosh, pemerintah harus memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimum kepada masyarakat. Kereta cepat Jakarta-Bandung bukan hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai symbole efisiensi dan kemajuan infrastruktur negara. Dengan pengelolaan yang tepat, proyek ini dapat menjadi contoh sukses dalam pengembangan transportasi modern di Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page