Pemkab Ciamis Potong Anggaran TKD Rp185,2 Miliar dari Seremonial, Listrik, dan Telepon

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Gelombang pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat terus menjadi perhatian utama di setiap wilayah, termasuk Kabupaten Ciamis yang harus menghadapi pengurangan anggaran sebesar Rp185,2 miliar pada tahun 2026. Herdiat Sunarya, Bupati Ciamis, menjelaskan bahwa upaya efisiensi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilakukan untuk menanggulangi masalah ini.

Dalam kesempatan pelantikan dan Rakerda Dekranasda Kabupaten Ciamis di Aula PKK, Selasa (14/10/2025), Herdiat menjelaskan bahwa anggaran yang semakin efisien akan memaksa setiap OPD untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas kegiatan. Langkah ini diambil sesuai arahan Presiden dan Gubernur Jawa Barat, meliputi pengurangan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta pengeluaran listrik dan telepon. Namun, kebijakan work from home (WFH) tidak akan diterapkan karena dianggap akan menghambat pelayanan dasar masyarakat.

Pemangkasan dana TKD juga memengaruhi pembangunan fisik di daerah. Herdiat menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada proyek yang mendesak, seperti penanganan bencana, karena pengurangan dana ini memberikan dampak yang signifikan.

Aef Saefuloh, Plt BPKD Ciamis, mengkonfirmasi adanya penyesuaian anggaran tersebut, yang akan mempengaruhi APBD tahun 2026 Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, pengamat dari Unigal Ciamis, Endin Lidinillah, mengemukakan bahwa pemangkasan TKD harus diimbangi dengan langkah kebijakan yang terukur, baik jangka pendek maupun panjang. Langkah jangka pendek yang diajukan meliputi restrukturisasi APBD 2026 dengan pengawasan yang ketat dan transparansi keuangan. Selain itu, Endin juga menyerukan pemilihan program dan kegiatan yang benar-benar prioritas, penghapusan belanja seremonial, dan pemilihan proyek dengan dampak ekonomi langsung.

Untuk jangka panjang, Endin mengusulkan peningkatan PAD melalui optimalisasi aset daerah, seperti kerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan tanah milik daerah melalui skema kerja sama pemanfaatan atau bangun guna serah untuk infrastruktur dan layanan publik.

Pemangkasan dana transfer ke daerah menuntut kreativitas dan strategi yang matang dari pemerintah daerah. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengadopsi langkah-langkah yang terukur, Kabupatan Ciamis dapat melewati tantangan ini dengan lebih baik. Efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan akan menjadi kunci untuk memastikan layanan publik tetap berjalan lancar meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan