Menlu Menanggapi Berita Prabowo Membatalkan Kunjungan ke Israel

Menlu RI, Sugiono, menolak laporan yang beredar mengenai adanya niat Presiden Prabowo Subianto untuk mengunjungi Israel namun dibatalkan karena rencana tersebut bocor. Menurutnya, sejak awal Prabowo tidak memiliki rencana apapun terkait kunjungan ke negara tersebut.

Sugiono menambahkan bahwa selama ini timnya dan Prabowo sudah tetap fokus pada KTT Perdamaian Gaza di Mesir, yang berlangsung cukup lama hingga jam 6 atau 7 sore. Keterangan ini diberikan saat mereka tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).

Sementara itu, media Israel, The Times of Israel, melaporkan bahwa Prabowo sempat menyetujui kunjungan ke Israel pada Senin (13/10). Namun, kata sumber yang diwawancarai, Prabowo khawatir akan reaksi negatif dari dalam negeri dan akhirnya membatalkan rencana tersebut setelah agenda bocor.

Menlu juga mengaku tidak tahu pasti apakah ada unsur propaganda dalam laporan tersebut. Namun, dia memperkuat kembali bahwa Prabowo akan kembali ke Indonesia sesudah menghadiri KTT di Mesir, sesuai rencana semula.

Dalam kesempatan sebelumnya, Sugiono juga membantah secara tegas bahwa Prabowo tidak akan mengunjungi Israel setelah KTT Perdamaian Gaza. Presiden langsung pulang ke tanah air setelah acara di Mesir selesai.

“Tidak benar,” kata Sugiono saat menanggapi laporan tersebut pada Senin (13/10). Prabowo menghadiri KTT Perdamaian Gaza bersama para pemimpin dunia dan akan langsung kembali ke Indonesia setelah sesi di Mesir berakhir.

“Sesuai rencana, Presiden akan langsung pulang ke Indonesia setelah kegiatan di Mesir selesai,” tandasnya.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa kunjungan kepala negara ke negara tertentu seringkali diikuti dengan strategi diplomasi yang matang, terlebih jika melibatkan negara dengan isu geopolitik kompleks. Meskipun tidak ada kunjungan yang terkonfirmasi, langkah-langkah seperti ini seringkali dilakukan untuk mengevaluasi dampak politik dan sosial.

Menurut analisis terbaru, kebijakan luar negeri yang transparan dan terkoordinasi dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Studi kasus yang dilakukan pada negara-negara yang melakukan kunjungan state visit menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas dapat mengurangi spekulasi dan stabilkan citra diplomasi.

Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak melakukan kunjungan tanpa persiapan yang matang dapat menjadi langkah bijak. Hal ini mengingatkan pada keterbukaan pemerintah dalam menghadapi isu sensitif dan pentingnya koordinasi antarlembaga untuk menjaga stabilitas politik.

Dari segi praktik diplomasi, keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tetap mengutamakan stabilitas internal sebelum mengambil langkah besar di tingkat internasional. Langkah ini tidak hanya menunjukan tanggung jawab, tetapi juga kepedulian terhadap reaksi masyarakat dalam mengambangkan hubungan bilateral.

Dengan demikian, ketepatan informasi dan komunikasi yang transparan menjadi kunci dalam membangun citra diplomasi yang positif. Hal ini bukan hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjaga reputasi negara dalam arena internasional.

Meskipun ada spekulasi dan laporan yang berbeda, penting bagi masyarakat untuk menikmati fakta yang jelas dan terverifikasi. Dalam dunia diplomasi yang seringkali canggung, kejelasan dan transparansi menjadi pilar utama dalam membangun hubungan yang harmonis.

Baca juga Berita lainnya di News Page