Kendala Pelaksanaan Sekolah Rakyat: Wamensos Menyatakan Tidak Membangun Gedung Baru

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial, mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan program Sekolah Rakyat. Setelah hampir setahun berjalan, program ini masih menggunakan gedung yang ada tanpa pembangunan fasilitas baru.

“Benar, selama setahun ini kami tidak membangun gedung baru untuk program ini,” ujarnya di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Menurut Agus, waktu yang sangat singkat antara penandatanganan perintah Presiden pada Februari dan pelaksanaan program di bulan Juli 2025 menjadi faktor utama. Ia menjelaskan bahwa membangun gedung baru dalam waktu enam bulan akan sangat sulit.

“Karena Presiden memerintahkan pada Februari dan di bulan Juni sudah dibuka. Memang, konstruksi gedung baru memerlukan waktu yang lebih lama,” kata dia.

Penentuan lokasi juga menjadi tantangan. Timnya kerap berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kota, atau Kabupaten untuk memilih gedung kosong yang bisa direvitalisasi.

“Kemudian kami melakukan asesmen terhadap gedung milik Kemensos dan meminta bantuan Pemkot, Pemkab, bahkan Pemprov untuk menyerahkan fasilitas yang tidak terpakai. Jika ada gedung BLK yang kosong, kami bisa manfaatkan untuk Sekolah Rakyat,” jelas Agus Jabo.

Saat ini, program ini sudah meliputi 165 titik sekolah rintisan. Ia berharap jumlahnya akan terus meningkat hingga akhir tahun ini. Perintah Presiden agar setiap kabupaten atau kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat diharapkan dapat diwujudkan.

“Kami merevitalisasi gedung yang sudah ada melalui KemenPU, dan menghasilkan 165 titik sekolah hingga saat ini. Semoga jumlahnya terus bertambah hingga akhir tahun,” tambahnya.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat berhasil meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Analisis menunjukkan bahwa kawasan dengan sekolah ini memiliki tingkat absensi siswa yang lebih tinggi dibandingkan sekolah di luar kawasan program.

Studi kasus di beberapa wilayah menunjukkan bahwa revitalisasi gedung menjadi Sekolah Rakyat tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga berdampak positif pada pemerataan pembangunan. Komunitas lokal aktif terlibat dalam pengelolaan sekolah, menambah nilai sosial dan ekonomi setempat.

Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menghubungkan komunitas dengan pemerintah. Ini menandakan bahwa program ini tidak hanya bertujuan mendidik anak, tetapi juga mengembangkan potensi masyarakat secara holistik.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Dengan dukungan dari berbagai pihak, program ini dapat berkembang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Masa depan pendidikan di Indonesia terlihat lebih cerah dengan adanya inisiatif ini. Semoga program Sekolah Rakyat terus berkembang, memberikan peluang setara bagi semua anak di seluruh wilayah.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan