Bupati Ciamis Mengajukan Surat Permohonan Kepastian Hukum kepada Kemendagri tentang Penggantian Wakil Bupati

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Kabupaten Ciamis saat ini menghadapi tantangan dalam mengisi posisi Wakil Bupati yang kosong selama sembilan bulan. Sejak pelantikan Bupati Herdiat Sunarya pada 20 Februari 2025, kursi tersebut tetap tak terisi setelah kematian calon Wakil Bupati terpilih, Yana D Putra, dua hari sebelum Pilkada 2024, tepatnya pada Senin, 25 November 2024.

Usaha untuk mencari solusi hukum telah dilakukan oleh Pemkab Ciamis. Pada 25 September 2025, Bupati Herdiat mengirimkan Surat Nomor 100.02/1.336-Pemksm/2025 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta petunjuk terkait prosedur pengisian jabatan tersebut.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Budi Yudia Wahyu, mengonfirmasi pengiriman surat tersebut. Menurut Budi, langkah ini diambil setelah beberapa kali konsultasi dengan Pemprov Jawa Barat dan Kemendagri. Konsultasi tersebut mengungkapkan perbedaan interpretasi dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya terkait kewajiban pengisian jabatan Wakil Bupati.

Keterbatasan hukum muncul karena Yana D Putra meninggal sebelum hari pemilihan, sehingga never dilantik atau diberhentikan secara resmi. Budi menjelaskan bahwa terdapat kekhawatiran apakah pasal tersebut berlaku untuk kasus seperti ini atau hanya untuk mengganti wakil bupati yang sudah menjabat lalu berhenti.

Bupati Ciamis berharap jawaban dari Kemendagri dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. Namun, hingga 13 Oktober 2025, balasan belum diterima oleh Pemkab Ciamis. Budi optimistic bahwa jawaban itu akan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya dalam pengisian jabatan Wakil Bupati.

Pengalaman ini mengingatkan pada pentingnya klarifikasi hukum dalam situasi yang kompleks. Ketidakjelasan regulasi dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan lokal. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi erat dengan instansi pusat untuk memastikan pelaksanaan yang tepat. Dalam kesimpulannya, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya adaptasi dan kejelasan hukum dalam menghadapi tantangan pemerintahan. Pembaruan regulasi dan konsultasi yang berkala dapat menjadi kunci untuk mencegah kebingungan serupa di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan