Ahmad Luthfi Mendukung Penilaian Kinerja Pemerintahan oleh BPK

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) daerah. Ini merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip Good Governance and Clean Government dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam keterangannya, Senin (13/10/2025), Luthfi menyebutkan bahwa pemeriksaan ini sangat penting dikarenakan objek dan materi yang jelas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mendukung kegiatan ini karena bertujuan meningkatkan kesehatan organisasi. Ucapan ini disampaikan saat acara Entry Meeting dengan BPK Perwakilan Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Luthfi menggarisbawahi bahwa organisasi di lingkungan Pemprov Jateng, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan salah satu elemen utama dalam pembangunan wilayah. Oleh karena itu, kinerja organisasi tersebut harus dipertahankan dan dibenahi jika diperlukan. Menurutnya, pemeriksaan ini memberikan manfaat karena dapat memberikan wawasan mengenai keuangan, kinerja, dan aspek lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa pemeriksaan dari BPK merupakan bentuk penilaian yang berasal dari luar pihak internal pemerintahan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur apakah tindakan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng sudah sesuai atau belum. Ia menambahkan bahwa penilaian dari luar lebih cermat karena memiliki perspektif yang berbeda, yang dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan.

Sumarno juga meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD yang menjadi objek pemeriksaan agar menyajikan data dengan sejujurnya. Hal ini supaya hasil evaluasi dari BPK dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi sungguhan. Selain itu, ia juga memuji BPK atas penilaian yang telah dilakukan terhadap program ketahanan pangan. Menurutnya, masukan dan rekomendasi dari BPK sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai kebijakan dan pelaksanaan yang mendukung ketahanan pangan.

BPK wilayah Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh objek/tema di lingkungan Pemprov Jateng. Antara lain, pemeriksaan kepatuhan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset milik daerah, serta pengadaan barang dan jasa. Pemeriksaan juga meliputi operasional pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Moewardi dan RSUD Prof dr Margono Soekarjo, operasional Bank Jateng, dan operasional PT BPR BKK Jateng (Perseroda). Selain itu, BPK juga memeriksa kinerja Pemprov Jateng dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, menuturkan bahwa pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan pendahulu yang telah dilakukan sejak September 2025. Lingkup pemeriksaan ini meliputi kegiatan berdasarkan anggaran tahun 2024 dan 2025 hingga triwulan III. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas kinerja dari tujuh tema yang telah disebutkan sebelumnya. Pemeriksaan ini juga mencakup sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Luthfi H Rahmatullah menambahkan bahwa pemeriksaan kinerja terhadap upaya meningkatkan ketahanan pangan merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilakukan oleh BPK di seluruh provinsi. Dalam pemeriksaan ini, BPK akan menganalisis apakah Pemprov Jateng bersama dengan kabupaten dan kota di bawahnya telah memiliki kebijakan yang komprehensif dalam mendukung program ketahanan pangan.

Ketika kita melihat upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terlihat bahwa langkah-langkah seperti ini sangat penting. Dengan dukungan yang kuat dari pihak berwenang dan kesadaran akan pentingnya evaluasi independen, Pemprov Jateng dapat terus berbenah diri untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Inilah bukti nyata bahwa good governance bukan hanya sekedar konsep, tetapi dapat diwujudkan melalui kerja sama yang konsisten dan komitmen terhadap perubahan positif.

Baca juga Berita lainnya di News Page