Tim Gabungan Penanggulangan Karhutla yang Dibentuk oleh Kemenko Polkam Secara Resmi Dibubarkan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyampaikan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah dibubarkan. Pembubaran ini dilakukan setelah kegiatan karhutla pada tahun 2025 berhasil ditangani dengan baik.

Dalam pernyataan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025), Suharyanto menyatakan bahwa tim khusus ini telah kembali ke kementerian dan lembaga asal mereka setelah tugasnya selesai. Pembentukan Satgas Karhutla sebelumnya dilakukan sebagai tanggapan terhadap kegiatan karhutla yang terjadi luas dan menyebabkan penyebaran asap yang melampaui batas negara.

Suharyanto menambahkan bahwa keputusan pembubaran Satgas Karhutla dipercepat setelah pihak terkait, termasuk Menko Polkam, melihat penanganan karhutla berjalan dengan baik. “Karena karhutla yang terjadi sangat masif, bahkan mengakibatkan malu pada negara tetangga karena asap yang menimbulkan dampak di luar negeri, maka terbentuklah desk khusus,” ujarnya. Namun, dengan penanganan yang efektif, kegiatan ini tidak lagi memerlukan koordinasi khusus.

Sekarang, tanggung jawab penanganan karhutla kembali ditangani oleh kementerian dan lembaga terkait. Jumlah personel dan armada yang terlibat juga lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. “BNPB hanya mengerahkan 12 helicopter untuk patroli dan 18 untuk waterbombing, jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2023-2024 yang mencapai lebih dari 40 helicopter,” jelasnya.

Gubernur Budi Gunawan juga mengumumkan pembentukan dua desk koordinasi baru, yakni untuk penanganan karhutla dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Desk ini dikoordinasikan oleh berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Pengembangan teknologi pemadaman kebakaran dan koordinasi antar kementerian telah memberikan dampak positif dalam penanganan karhutla secara umum. Dengan peningkatan efisiensi sumber daya, pemerintah dapat mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan secara signifikan. Berbagai upaya preventif, seperti pemantauan saturasi dan patroli rutin, juga diperkuat untuk mencegah kebakaran yang lebih parah di masa mendatang.

Ketika melihat keberhasilan dalam penanganan karhutla tahun ini, pada akhirnya penanganan bencana menjadi lebih terstruktur dan efisien. Inovasi dalam teknologi, koordinasi yang leluasa, dan komitmen dari semua pihak menjadi kunci succès dalam menghadapi tantangan lingkungan yang terus berubah.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan