Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memeriksa kembali peraturan terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang baru mulai berlaku sejak 1 Maret tahun ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa masalah terbesar dalam pelaksanaan aturan ini bukan berasal dari pihak pengusaha.
“Masalahnya tidak ada pada pengusaha. Kami mengamati bahwa proses transfer dana kemarin terganggu,” ujar Airlangga kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (13/10/2025). Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang penyebab gangguan tersebut. Menurut Airlangga, evaluasi akan dilakukan terlebih dahulu sebelum pengumuman masalah tersebut dilakukan.
“Kami akan melakukan evaluasi terlebih dahulu karena aturan ini baru berjalan beberapa bulan saja,” pungkasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengonfirmasi rencana evaluasi terhadap peraturan DHE. Namun, ia tidak bisa menjelaskan apakah akan ada revisi terhadap aturan tersebut. “Kami akan meninjau kembali DHE. Saya tidak tahu apakah akan direvisi, saya tidak begitu tahu detailnya,” katanya saat ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu Graha Segara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Salah satu alasan evaluasi dilakukan karena dampak kebijakannya belum terlihat dalam peningkatan cadangan devisa. Meskipun hadir dalam rapat bersama Prabowo semalam, Purbaya enggan membocorkan rencana evaluasi lebih lanjut. “Mereka akan membahas lagi, biar Presiden yang mengumumkan, saya tidak begitu mengerti itu,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membahas rencana evaluasi kebijakan DHE dalam Rapat Terbatas Kabinet di rumah pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Meskipun pengusaha telah memarkir hasil ekspor mereka, pelaksanaan kebijakan ini dianggap kurang memuaskan. Prabowo mengajukan evaluasi dan kajian ulang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan devisa hasil ekspor.
“Masih ada beberapa hal yang memungkinkan devisa kita belum optimal seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali agar dapat dipelajari lebih dalam,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pada Minggu malam (13/10/2025).
Pemerintah tahu bahwa kebijakan ini penting untuk meningkatkan cadangan devisa, tetapi pelaksanaannya perlu ditinjau dan dioptimalkan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi yang sedang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara. Dalam upaya meningkatkan ekonomi, setiap langkah harus ditinjau dengan cermat untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan harapan.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.