Penyosialisan Administrasi Kependudukan untuk Warga Surabaya dituntut Lebih Gencar oleh DPRD

DPRD Kota Surabaya mengajak pemerintah untuk menyebarkan informasi tentang administrasi kependudukan hingga ke tingkat RT dan RW. Upaya ini diharapkan bisa mengurangi data kependudukan yang salah dan memastikan penerimaan bantuan sosial tersasarkan dengan tepat. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat perlu dilakukan untuk menghindari penyimpanan akta kematian yang belum dilaporkan. Menurut Bahtiyar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya masih mencatat sekitar seribu warga yang sudah meninggal, namun belum ada laporan resmi tentang hal tersebut.

“Situasi ini bisa memengaruhi akurasi data dan pengalokan bantuan sosial dengan benar,” ujar Bahtiyar dalam pernyataan tertulis, Senin (13/10/2025). Bahtiyar menekankan pentingnya kebersamaan antara RT, RW, dan lurah dalam mengingatkan warga untuk melapor kematian keluarga mereka. Jika tidak, masalah seperti hilangnya hak untuk menerima bansos atau hak waris bisa timbul. Selain itu, dia menyoroti bahwa Surabaya sudah memiliki fasilitas digital yang memudahkan warga untuk mengurus administrasi kependudukan secara online. “Sekarang cukup melalui balai RW atau aplikasi. Di masa depan, akan lebih baik jika RT dan RW memiliki akses ke aplikasi pelaporan sendiri agar proses lebih cepat,” katanya.

Bahtiyar juga mengharapkan petugas Dispendukcapil di tingkat kelurahan dapat menjadi pelopor dalam peningkatan ketertiban administrasi kependudukan. “Surabaya sudah kota modern, kota digital. Jadi, pelayanan online-nya harus semakin terbuka agar warga tidak kesulitan atau malas,” ungkap Bahtiyar. Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan beberapa warga enggan melapor kematian karena khawatir kehilangan bantuan sosial. Padahal, mekanisme penerimaan bansos bisa dialihkan kepada ahli waris yang sah. “Masih ada seribu data kematian yang belum dilaporkan. Umumnya karena takut hilang bantuan sosial, padahal proses penerusannya sudah ada,” kata Eddy.

Eddy menegaskan bahwa warga kini bisa memperbarui data kependudukan tanpa harus datang ke kantor. “Semua bisa diurus lewat aplikasi KNG Mobile atau laman resmi Dispendukcapil Surabaya,” tutup Eddy.

Surabaya telah melakukan langkah maju dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam pelayanan publik. Pendukung utama dari sistem ini adalah aksesibilitas yang lebih tinggi, yang memungkinkan warga untuk mengatur keperluan administrasi mereka dengan lebih mudah. Pemerintah lokal telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas data kependudukan melalui sosialisasi yang rutin. Hal ini akan memastikan bahwa bantuan sosial diteruskan kepada yang memang berhak maksimal dan efisien.

Ketika semua pihak, mulai dari warga hingga petugas, bekerja bersama, kota ini bisa mencapai sistem administrasi yang lebih transparan dan efisien. Dengan teknologi modern sebagai pendukung, Surabaya dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Semua ini bukan hanya tentang mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat dan keadilannya dalam mengakses hak-hak mereka.

Baca juga Berita lainnya di News Page