Pengataan Purbaya Terhadap Kritik Terkait Sidak Bank BUMN

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritikan terhadap wewenangnya melakukan inspeksi mendadak ke bank-bank BUMN. Dalam tanggapan tersebut, ia menjelaskan bahwa setiap sidak yang dilakukannya selalu dilakukan bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal ini dikarenakan Purbaya juga berperan sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengungkapkan bahwa ia telah melakukan sidak ke dua bank BUMN, yaitu PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Bank Mandiri. Inspeksi tersebut bertujuan untuk memantau penyerapan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun yang disimpan di bank-bank milik negara.

Purbaya menegaskan bahwa kewenangannya untuk turut serta dalam sidak tersebut didasarkan pada jabatan sebagai Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, pemerintah juga telah menyetorkan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun ke bank-bank BUMN sebagai upaya memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit produktif.

“Uang tersebut awalnya berada di situ, dan saya ingin mengetahui dampaknya,” katanya. “Saya tidak pernah melakukan sidak sendiri, selalu ada anggota Danantara ikut serta. Jadi, yang sebenarnya melakukan sidak adalah Danantara, saya hanya ikut,” terang Purbaya, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan.

Pemerintah telah menyalurkan dana Rp 200 triliun ke empat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Alokasi dana tersebut telah ditetapkan melalui KMK Nomor 276 Tahun 2025, dengan rincian sebesar Rp 55 triliun untuk BRI, BNI, dan Bank Mandiri, serta Rp 25 triliun untuk BTN dan Rp 10 triliun untuk BSI.

Mengutip data terkini, program ini telah menunjukkan dampak positif terhadap likuiditas bank-bank BUMN, dengan penyaluran kredit produktif meningkat significan. Studi kasus di beberapa bank menunjukkan bahwa dana ini membantu mempercepat pembiayaan proyek infrastruktur dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pelaku usaha dan konsumen merasakan manfaat dari penyerapan dana ini, seperti akses kredit yang lebih mudah dan bunga yang lebih kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa langkah pemerintah dalam memperkuat likuiditas bank-bank BUMN memiliki dampak langsung terhadap perekonomian.

Pandangan unik dan sederhananya, upaya pemerintah dalam mengalokasikan dana ke bank-bank BUMN bukan hanya untuk memperkuat sektor keuangan, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, ini bukan hanya tentang keuangan, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan bagi lebih banyak orang.

Melalui kerjasama antara pemerintah dan bank-bank BUMN, diharapkan dapat terjadi perbaikan dalam penyaluran kredit dan akses keuangan bagi masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya untuk membangun perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap langkah yang dilakukan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan transparansi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan