Gubernur Jateng Mendukung Pemeriksaan BPK untuk Kesehatan Organisasi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menyampaikan komitmen mereka untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi semua organisasi di bawah naungan Pemprov Jateng.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, saat rapid meeting dengan tim BPK Perwakilan Jawa Tengah yang berlangsung di kantor gubernur, hari ini. “Pemeriksaan ini sangat penting karena objek dan materi yang dibahas jelas, sehingga Pemprov Jateng wajib mendukungnya, karena tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan organisasi,” ujar Luthfi, Senin (13/10/2025).

Menurut Luthfi, berbagai organisasi termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Jawa Tengah berperan penting sebagai pelopor pembangunan daerah. Sebab itu, kinerja mereka harus dipertahankan dan terus dioptimalkan. “Pemeriksaan ini bermanfaat karena kita akan cepat mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil terkait keuangan, kinerja, dan hal-hal lainnya,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, menjelaskan bahwa kegiatan pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan awal yang telah dilakukan sepanjang bulan September 2025. Fokus pemeriksaan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anggaran tahun 2024 dan 2025 hingga triwulan ketiga. “Tujuan utama adalah untuk menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas kinerja dalam tujuh tema yang telah ditetapkan. Pemeriksaan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi,” kata Rahmatullah.

Beliau tambahkan bahwa salah satu tema pemeriksaan yangثار adalah upaya peningkatan ketahanan pangan, yang merupakan bagian dari pemeriksaan tematik BPK yang dilakukan di seluruh provinsi. Dalam konteks ini, pemeriksaan akan mengevaluasi apakah Pemprov Jateng dan kabupaten/kota di bawahnya telah memiliki kebijakan yang cukup lengkap untuk mendukung program ketahanan pangan.

Berdasarkan data tahun 2023, Jawa Tengah telah mencapai 80% swasembada pangan dengan kontribusi utama dari sektor pertanian. Namun, tantangan masih ada dalam distribusi dan aksesibilitas pangan di daerah terpencil. Studi kasus dari Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa adanya koordinasi antara Pemprov dan pemerintah daerah telah meningkatkan produktivitas petani hingga 25% dalam waktu satu tahun.

Pemerintah Jawa Tengah telah mengembangkan program “Tanami Pangan” yang berhasil menanam lebih dari 5.000 hektare lahan baru untuk pertanian di tahun 2024. Inisiatif ini ditargetkan untuk terus berkembang hingga tahun 2026 dengan tambahan 10.000 hektare lahan.

Dengan dukungan yang kuat dari Pemprov Jateng, pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kinerja dan keuangan daerah. Hal ini akan memberi manfaat bagi pemerintahan daerah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dan transparan. Investasi yang bijak dalam program ketahanan pangan akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Penting untuk diingat bahwa kemajuan dalam program-program ini tidak hanya tergantung pada dana yang dialokasikan, tetapi juga pada koordinasi yang kuat antara berbagai pihak. Dengan dukungan yang solid dari semua elemen, Jawa Tengah dapat mencapai tujuan kesejahteraan pangan yang lebih baik bagi seluruh warganya.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan