Belum Ada Keputusan Terhadap Wacana Perbaikan Pondok Pesantren Melalui APBN

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan responsive terhadap ulasan publik mengenai rencana pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi rencana tersebut dengan cermat.

“Saat ini semua sedang kita kaji. Karena hubungannya dengan jumlah objek pembangunan, serta pertimbangan apakah prioritas pembangunan baru atau perbaikan Ponpes yang sudah ada. Semuanya sedang dianalisis,” katanya saat dihadapan media di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025).

Prasetyo juga menyoroti perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny pada 29 September 2025 yang menimbulkan korban jiwa. Ia menjelaskan bahwa urgensi saat ini adalah memastikan keamanan bangunan pesantren secara keseluruhan.

“Presiden telah memerintahkan kami untuk melakukan inventarisasi kembali, khususnya pada aspek keamanan bangunan. Ini harus menjadi prioritas utama,” tuturnya. Prasetyo menambahkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke berbagai pondok pesantren agar keamanan struktur bangunan dapat terjamin dan mencegah insiden serupa di masa depan.

Pada 7 Oktober 2025, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan rencana perbaikan gedung Ponpes Al Khoziny yang menggunakan dana APBN. Namun, ia juga menegaskan kemungkinan bantuan tambahan dari pihak swasta. “Sementara waktu menggunakan APBN, tetapi kita tetap terbuka untuk bantuan dari pihak swasta,” katanya saat konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta.

Selain itu, data terbaru menunjukkan bahwa tragedi seperti ini sering terjadi karena ketidaksesuaian dengan standar konstruksi. Sebuah studi kasus menunjukkan bahwa 40% bangunan pesantren di Jawa Timur memerlukan perbaikan struktural yang signifikan. Pemerintah diharapkan bisa menanggapi dengan kebijakan yang tegas dan transparan.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur pesantren bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang tanggung jawab. Setiap langkah yang diambil harus memprioritaskan keselamatan dan keselamatan komunitas.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan