Peningkatan Dana APBN untuk Kewajiban Utang Proyek Kereta Cepat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN tidak akan menjadi tanggung jawab atas utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (whoosh) yang dioperasikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Ia mengemukakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebagai induk BUMN, seharusnya mampu mengelola keuangan proyek tersebut karena sudah menerima dividen langsung setahun berkisar Rp 80 triliun atau lebih.

Sejak dulu, dividen BUMN dialokasikan melalui Kementerian Keuangan melalui pos PNBP berupa KND. Namun, Purbaya menegaskan bahwa dividen ini kini dipegang oleh Danantara sendiri. Dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025), ia menambahkan, “KCIC berada di bawah Danantara, jadi mereka sudah memiliki manajemen sendiri dan dividen mereka. Seharusnya mereka mengelola masalah ini, bukan kita.”

Menurut Purbaya, tidak adil jika APBN harus membebani utang Whoosh ketika dividen BUMN sudah dikelola oleh Danantara. Ia menyoroti pentingnya pemisahan antara sektor swasta dan pemerintah. “Jika swasta untung, pemerintah juga ikut tanggung, itu tidak wajar,” katanya tegas.

Meskipun demikian, Purbaya belum menerima undangan resmi dari manajemen Danantara terkait permintaan pengelolaan utang Whoosh. “Belum ada yang menghubungi saya soal ini. Nanti kalau ada, saya berikan update,” ujarnya.

Dony Oskaria, COO Danantara, sebelumnya telah mengusulkan dua skema penyelesaian utang proyek tersebut. Salah satu alternatif adalah menyerahkan infrastruktur KCIC kepada pemerintah, sehingga KCIC beralih menjadi operator tanpa kepemilikan aset. Dengan demikian, utang infrastruktur akan dialihkan ke APBN.

Opsi lain adalah penambahan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk meningkatkan kemandirian keuangan perusahaan. Hal ini diharapkan dapat meredam beban bunga dan kewajiban pembayaran utang. “Kita bisa menambah modal awal atau menyerahkan infrastruktur seperti kereta api lain, yang dimiliki pemerintah,” papar Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

Dalam era globalisasi dan krisis keuangan yang berlalu-lalang, manajemen utang proyek infrastruktur menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan BUMN. Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dapat menjadi kunci sukses. Misalnya, proyek Kereta Cepat Taiwan membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk mengelola utang dan memastikan kelanjutan operasional.

Pembagian tanggung jawab dengan seksama dan pengelolaan keuangan yang transparan adalah langkah penting untuk memastikan stabilitas finansial. Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjukkan kepemimpinan yang jelas dalam mendorong pemisahan tanggung jawab antara pemerintah dan BUMN, menegaskan prinsip kewenangan dan efisiensi.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi nasional. Investasi pada infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, manajemen utang dan modal yang cermat akan menjadi kunci bagi kelangsungan proyek-proyek strategis ini.

Setiap keputusan keuangan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, terutama dalam konteks projects yang mempengaruhi ratusan juta warga. Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjukkan satu cara pandangan yang kuat dalam memastikan kestabilan keuangan negara. Inilah salah satu contoh kepemimpinan yang diperlukan dalam mengatasi krisis dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page