Krisis Fiskal Prancis: Apakah Reformasi Berstil Italia Bisa Menjadi Solusi?

Situasi politik di Prancis masih dalam kondisi kritis. Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengundurkan diri setelah hanya menjabat selama 27 hari, sehingga Prancis akan memiliki perdana menteri yang ke-delapan dalam waktu lima tahun.

Presiden Emmanuel Macron segera akan menunjuk pejabat baru untuk mencegah pelaksanaan pemilihan umum. Namun, kerusuhan politik terus memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi nasional.

Meskipun langkah sementara ini dapat menghindari keparahan seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat, masalah-masalah ekonomi jangka panjang seperti utang dan keuangan negara masih belum teratasi.

Peringkat Prancis di bidang keuangan terus menurun. Fitch, salah satu lembaga pemeringkat, baru saja menurunkan peringkat Prancis menjadi A tunggal. Mereka mengatakan bahwa situasi politik saat ini membuat penyelesaian masalah keuangan menjadi sulit.

Sementara itu, S&P Global menyerukan agar Prancis menjalankan anggaran yang sesuai dengan perjanjian Uni Eropa karena Prancis telah melanggar aturan ketat yang ada sejak lama.

Sejak tahun 2017, selama jabatan Emmanuel Macron, pengeluaran publik terus meningkat. Hal ini ditambah dengan pemotongan pajak yang besar-besaran. Akibatnya, utang nasional telah melampaui 1 triliun euro (sekitar Rp19,173 kuadriliun). Meskipun demikian, pertumbuhan PDB juga naik hingga 30 persen.

Perbandingan utang dengan PDB menunjukkan bahwa Prancis memiliki rasio 114 persen, naik dari 101 persen pada tahun 2017. Ini menjadikannya negara dengan rasio tertinggi ketiga di Uni Eropa, setelah Yunani dan Italia.

Prancis telah memasuki defisit anggaran yang tinggi. Defisit yang hanya 3,4 persen pada awal kepemimpinan Macron, kini telah mencapai 5,8 persen dan terus meningkat.

Krisis politik yang terjadi setelah Macron mengadakan pemilihan mendadak pada musim panas 2024 untuk menghalangi partai kanan sayap ekstrem National Rally (RN) telah menambah kesulitan dalam mengatasi masalah keuangan.

Pemilihan tersebut menghasilkan parlemen yang terpecah, tanpa mayoritas absolut bagi satu blok politik pun, sehingga ketidakstabilan politik semakin kuat.

Alexandra Roulet, seorang ekonom dari INSEAD Business School, menyatakan bahwa kebijakan Macron dalam pemotongan pajak dan pengeluaran selama krisis telah membawa dampak negatif pada anggaran Prancis.

“Kebijakan ini mengecewakan dalam hal efeknya terhadap anggaran,” katanya. “Harapan adalah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan pajak dapat meningkat meskipun tarif pajak turun, tetapi hal ini belum terlihat.”

Jika situasi politik Prancis bisa stabil, beberapa ahli mengusulkan Italia sebagai model yang bisa diikuti untuk memulihkan keuangan negara. Meskipun Italia memiliki rasio utang terhadap PDB yang lebih tinggi (138 persen), Melanie Debono, seorang ekonom senior Eropa dari Pantheon Macroeconomics, menyatakan bahwa situasi keuangan Italia telah mengalami pemulihan yang signifikan.

Defisit anggaran Italia telah turun menjadi 3,4 persen, mendekati target 3 persen yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, baru-baru ini mengumumkan bahwa defisit Italia diperkirakan akan mencapai 3 persen pada tahun ini.

Debono menganggap bahwa pemerintah Meloni telah berhasil memangkas pengeluaran sementara tetap membatasi pajak bisnis dan penghasilan. Namun, situasi Prancis berbeda karena defisit terus membesar akibat pengeluaran yang terus meningkat dan pendapatan pajak yang lemah.

Sistem politik Prancis, yang dikenal dengan Republik Kelima, membuat perbandingan dengan Italia sulit. Ketidakstabilan politik sering terjadi ketika parlemen tidak memiliki mayoritas untuk mendukung kebijakan presiden.

Debono mencatat bahwa Italia telah mengatasi masalah pensiun sejak krisis utang pada awal 2010-an dengan menaikkan usia pensiun secara bertahap. Prancis bisa mengikuti contoh ini, tetapi Debono menekankan bahwa Paris membutuhkan lebih dari sekadar reformasi pensiun untuk mencapai target 3 persen defisit yang ditetapkan Uni Eropa.

“Prancis membutuhkan penanggulangan pengeluaran yang radikal atau peningkatan pajak,” katanya.

Selama bertahun-tahun setelah krisis utang zona euro, Italia dikenal sebagai negara yang berisiko. Namun, pemerintah Meloni telah berhasil membalikkan citra Italia dalam pengelolaan keuangan.

Prancis juga menghadapi tekanan dari pihak kanan yang mencoba berkuasa. Namun, jika National Rally berkuasa, tidak ada jaminan bahwa mereka akan menerapkan disiplin fiskal. Debono meragukan kemampuan partai kanan untuk memotong pengeluaran karena mereka lebih cenderung pada pemotongan pajak.

Setelah beberapa tahun, Prancis masih harus belajar banyak dari Italia dalam mengatasi krisis keuangan. Reformasi yang tepat dan disiplin fiskal menjadi kunci untuk mengatasi defisit yang terus meluas.

Ketika ekonomi dunia terus bergoyang, Prancis harus segera menemukan solusi yang tepat untuk menghindari krisis keuangan yang lebih besar. Dengan situasi politik yang sulit dan defisit yang terus bertambah, keputusan yang bijak dan tegas diperlukan untuk memastikan stabilitas ekonomi di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page