Pimpinan Komisi Pertama DPR Ajukan Blokir Aplikasi Zangi Akibat Kasus Ammar Zoni

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pimpinan Komisi I DPR menuntut blokir aplikasi Zangi seiring kasus artis Ammar Zoni yang terlibat distribusi narkoba di Lapas. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I, menyatakan hal ini sebagai peringatan tentang risiko penyalahgunaan teknologi komunikasi yang sulit untuk dikenali oleh pihak berwenang. Dia mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi tersebut untuk menghindari deteksi menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan digital negara.

Komisi I mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengecekan mendalam terhadap aplikasi Zangi, termasuk cara penggunaannya di Indonesia. Dave menambahkan bahwa tingkat keamanan yang tinggi serta kemungkinan penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal menjadi poin utama perhatian. Jika terbukti bahwa aplikasi ini sering digunakan untuk kegiatan kriminal, maka pembatasan akses atau blokir bisa menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan, dengan tetap menghormati hukum dan hak digital warga.

Selain itu, pihak Komisi I juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan sistem deteksi dini terhadap aplikasi berisiko. Dave menekankan pentingnya kerja sama yang lebih baik antara instansi teknologi dan aparat penegak hukum. “Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat tata kelola, bukan kambing hitam untuk kejahatan,” ujarnya.

Ammar Zoni terbukti terlibat dalam penyebaran narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Hal ini diketahui setelah petugas curiga terhadap tindakan Ammar Zoni. Dalam kegiatan ini, dia tidak bertindak sendiri, melainkan bersama lima orang lainnya. Narkoba ini diperoleh dari seseorang di luar rutan.

Ammar Zoni tengah menjalani hukuman empat tahun penjara terkait kasus narkoba sebelumnya, setelah jaksa mengajukan permohonan banding. Dia dianggap melanggar hukum lagi dengan melakukan aktivitas serupa di tempat penjara.

Penerapan teknologi dalam kegiatan kriminal tidak hanya menunjukkan kelemahan sistem, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya pengawasan yang lebih ketat. Kasus Ammar Zoni menjadi contoh bahwa penegakan hukum harus berinovasi untuk mengatasi tantangan digital Modernisasi sistem deteksi dan kerja sama antar instansi menjadi kunci dalam memastikan teknologi digunakan untuk keamanan, bukan kejahatan. Jaga perlindungan digital yang kuat, karena masa depan keamanan kita tergantung pada bagaimana kita mengelola risiko teknologi.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan