Sumur Minyak Rakyat Dilegalisasikan, Bahlil Ungkap Terobosan Baru Pasca Reformasi

Pemerintah telah mengesahkan kegiatan pengelolaan sumur minyak tua yang sebelumnya diurus oleh masyarakat, yang ditandai dengan penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Menurut Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, ini merupakan tindakan yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya minyak.

Kebijakan ini dianggap sebagai langkah revolusioner di sektor energi setelah reformasi, yang месеngarkan prinsip-praktik yang memprioritaskan rakyat. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum.

Bahlil menjelaskan bahwa seiring penerbitan peraturan ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki izin legal untuk mengoperasikan sumur minyak kini dapat melakukannya secara sah. “Banyak orang yang sebelumnya terkena konsesi ilegal atau diburu oleh pihak tertentu, sekarang mereka telah mendapatkan pengakuan resmi,” ujarnya setelah rapat terkait di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan putaran ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, sesuai dengan arahan Presiden. “Ini adalah terobosan yang belum pernah ada sejak reformasi,” katanya.

Pelaksanaan kegiatan sumur minyak rakyat akan dilaksanakan oleh UMKM, koperasi, dan BUMN, dengan rekomendasi dari pemerintah daerah. Aspek keselamatan kerja dan lingkungan juga dijamin durch guidance dari Menteri Lingkungan Hidup dan dukungan Pertamina sebagai KKKS.

Data yang diketahui menunjukkan adanya sekitar 45.000 sumur minyak rakyat yang telah terdaftar di enam wilayah, termasuk Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil produksi dari sumur-sumur ini akan dibeli oleh Pertamina atau perusahaan kilang lainnya, dengan harga yang telah ditetapkan sekitar 80% dari ICP.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang siapa pembeli dan berapa harganya, sehingga dapat memicu perputaran ekonomi di daerah,” tambahnya.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, mengurangi praktik ilegal, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berkomitmen untuk melibatkan masyarakat lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya energinya. Langkah ini tidak hanya memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan keterlibatan mereka dalam mengambil bagian dalam pengelolaan sumber daya vital negara.

Ini adalah langkah yang luar biasa, terutama dalam konteks menerapkan prinsip keterlibatan masyarakat yang tuntas dalam sektor energi. Dengan dukungan hukum yang kuat dan pengawasan yang baik, diharapkan kegiatan ini akan berlangsung secara teratur dan membawa manfaat yang signifikan bagi semua pihak.

Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Dengan pendekatan yang transparan dan terstruktur, diharapkan dapat menghindari praktik ilegal dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya minyak.

Melalui kebijakan ini, pemerintah juga berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian daerah, terutama di wilayah yang memiliki potensi besar sumber daya minyak. Dengan dukungan dari berbagai pihak, khususnya Pertamina, diharapkan kegiatan ini akan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dengan demikian, keputusan ini bukan hanya About legalitas, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa sumber daya alam negara dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan umum.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page