Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah meluncurkan Program Poe Ibu yang cukup menarik minat dari berbagai pihak, termasuk para pendidik. Salah satu pendidik yang memberikan tanggapan adalah Irvan Kristivan, Kepala SDN 1 Gunungpereng. Menurutnya, ada perbedaan yang signifikan dalam implementasi kebijakan related to rereongan atau sumbangan sukarela di sekolah dibandingkan dengan program pemerintah.
Irvan mengungkapkan bahwa di lingkungan sekolah, berbagai bentuk rereongan, baik dari siswa maupun orang tua, seringkali diharamkan bahkan dianggap sebagai pungutan liar (pungli). Contohnya, ketika siswa memberikan sumbangan uang kas untuk keperluan kelas, atau orang tua berpartisipasi dalam acara perpisahan dan kenaikan kelas, hal itu dianggap dilarang. Padahal, ketika sekolah meminta bantuan dari orang tua untuk mendukung program tertentu, malah dituduh sebagai pungli hanya karena adanya aturan mengenai nominal dan waktu yang ditetapkan.
Di sisi lain, Program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) justru mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan sumbangan sebesar Rp1.000 per hari. Program ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan guru. Menurut Irvan, meskipun juga ada aturan mengenai nominal dan waktu, tidak ada suara protes yang besar terhadap program ini.
Ia mengkritisi bahwa Program Poe Ibu menunjukkan ketidakjelasan dalam kebijakan. Sementara rereongan masyarakat melalui program pemerintah dianggap sah, di sekolah justru diharamkan. Hal ini membuat masyarakat bingung, terutama ketika mereka sering menganggap setiap kata pemimpin sebagai kebijakan resmi. Akibatnya, pelaksana di lapangan kewalahan dalam menentukan tindakan yang benar.
Keberadaan program seperti Poe Ibu menunjukkan permasalahan yang lebih dalam dalam sistem pendidikan dan kebijakan pemerintah. Sementara masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam program pemerintah, sekolah justru menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan yang konsisten. Hal ini menimbulkan kekejaman bagi para pendidik dan orang tua yang ingin berpartisipasi secara sukarela.
Program seperti ini perlu di-evaluasi lebih lanjut untuk memastikan adanya kesepakatan dalam penerapan kebijakan. Pendidik dan masyarakat seharusnya dapat berkoordinasi dengan baik agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam kebijakan yang dapat mengganggu proses pendidikan. Dengan demikian, program yang diharapkan untuk mendukung pendidikan malah justru menimbulkan kebingungan yang lebih besar.
Konsistensi dalam kebijakan sangat penting untuk menjaga kedisiplinan dan harmonisasi dalam sistem pendidikan. Tanpa itu, program-program seperti ini hanya akan menimbulkan kebingungan dan tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.