Perbedaan Pendapat Sekda dan Wali Kota Tasikmalaya Terkait Proses Seleksi JPTP

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Proses penentuan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau kepala OPD di Kota Tasikmalaya telah mencapai tahap final. Namun, Wali Kota Tasikmalaya belum bisa menentukan siapa yang akan diangkat ke posisi tersebut.

Viman Alfarizi Ramadhan, Wali Kota Tasikmalaya, menjelaskan bahwa seleksi dilakukan dengan prinsip objektif, transparan, dan berbasis manajemen talenta. Surat hasil seleksi sudah dikirimkan ke BKN, dan hasilnya masih ditunggu. “Kami memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat dan memastikan kejelasan dalam proses wawancara untuk memilih calon terbaik,” katanya pada Rabu (8/10/2025).

Dari lima kandidat setiap jabatan, tiga terbaik akan dipilih, kemudian satu nama terpilih untuk dilantik. Saat ini, nama-nama calon belum tersingkir menjadi tiga dan belum diverifikasi oleh BKN, sehingga identitas calon kepala OPD masih belum pasti. “Untuk empat OPD yang sudah melalui tahap wawancara, hasilnya masih menunggu keputusan dari BKN. Apabila sudah ditetapkan, kita akan segera melantik,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, menjelaskan bahwa hasil seleksi belum disampaikan ke BKN. Pihaknya akan segera melaporkan pekerjaan ini ke pimpinan sebelum dikirimkan ke BKN. “Diharapkan hasilnya segera turun, agar pelantikan dapat dilakukan langsung,” ucapnya.

Asep mengungkapkan bahwa dari lima kandidat setiap jabatan, tiga terbaik akan dipilih oleh tim akademisi independen. Ketiga nama tersebut akan dilaporkan ke pimpinan, kemudian ke BKN, dan akhirnya diserahkan kembali kepada pimpinan untuk menentukan satu nama yang akan dilantik. “Jika sudah ada tiga nama dari hasil wawancara tim akademisi, nilai mereka tidak akan berubah lagi. Ini hasil penilaian para professor yang menunjukkan kualitas yang serupa,” katanya.

Proses wawancara dilakukan selama 30 menit oleh tim akademisi, sementara Komite Talenta menilai aspek komunikasi dan kepemimpinan para kandidat.

Pemilihan pimpinan OPD menjadi moment penting bagi pengembangan organisasi pemerintah daerah. Transparansi dan keadilan dalam proses seleksi harus dijaga agar hasilnya memenuhi standar profesionalisme dan kepentingan masyarakat. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengangkat pejabat yang kompeten dan berintegritas.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan