Pemangkasan dana transfer pusat ke daerah hingga Rp 270 triliun pada tahun 2026 dianggap berpotensi menyebabkan gangguan keuangan di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini diyakini akan meningkatkan beban keuangan daerah, memperkecil ruang untuk pengembangan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi setempat.
Nandang Suherman, ahli anggaran dari Perkumpulan Inisiatif, mengemukakan bahwa kebijakan pusat ini sebenarnya merupakan tanda bahwa pemerintah daerah perlu berhenti terlalu bergantung pada dana transfer dan mulai mencari sumber pendapatan alternatif.
“Saat ini, transfer pusat ke daerah minimal 26 persen. Namun, kini tidak ada ketentuan seperti itu lagi, sehingga pusat memiliki kekuasaan untuk menurunkan atau meningkatkan dana secara bebas,” ujar Nandang pada Rabu (8/10/2025). Dia menambahkan bahwa hilangnya aturan tersebut membuat daerah kesulitan dalam mengelola keuangan, terutama dengan adanya program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap sebagian dana daerah.
Menurut Nandang, sejak reformasi, sebagian besar daerah di Indonesia, khususnya kota dan kabupaten dengan ekonomi terbatas, masih sangat bergantung pada dana pusat. “Jakarta mungkin tidak terlalu terpengaruh karena memiliki potensi yang besar. Namun, kabupaten dan kota lain bisa terancam, seperti Tasikmalaya yang hanya bergantung pada PBB, BPHTB, atau pajak listrik,” katanya.
Nandang juga meminta pemerintah daerah untuk memeriksa kembali pola pengeluaran dan strategi pendapatan. “Pemerintah daerah harus mengurangi belanja rutin seperti perjalanan dinas dan pengeluaran kantor. Misalnya, uang untuk makan dan minum di kota mencapai Rp 20 miliar, sedangkan di kabupaten bisa mencapai Rp 30 miliar. Pengeluaran untuk perjalanan dinas juga harus ditunda,” katanya dengan tegas.
Peringatan tersebut juga ditujukan kepada pemerintah daerah, termasuk Kota Tasikmalaya, yang harus menyesuaikan diri dengan pemangkasan dana pusat. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Drs. Asep Goparulloh, menyatakan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Tasikmalaya pada tahun depan akan dipangkas sebesar Rp 219 miliar.
Pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam mengelola keuangan mereka. Dengan mengurangi belanja rutin yang tidak penting, daerah dapat mengehemat dana untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Inovasi dalam pengelolaan keuangan dan pencarian sumber pendapatan baru menjadi kunci agar daerah tetap sehat secara fiskal.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.