Kemensos: Sekolah Rakyat Sebagai Solusi Efektif untuk Anak Putus Sekolah Akibat Masalah Ekonomi

Pemerintah tetap bersungguh-sungguh melanjutkan program Sekolah Rakyat berasrama sebagai langkah strategis untuk memerangi kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak keluarga prasejahtera. Inisiatif ini, yang diajukan Presiden Prabowo, timbul dari perhatian terhadap penurunan angka kemiskinan yang lambat serta jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih tinggi. Program ini diharapkan menjadi jawaban terhadap masalah anak putus sekolah akibat kendala ekonomi.

Robben Rico, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, menegaskan bahwa banyak anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sekolah Rakyat diharapkan memberikan solusi melalui pendidikan yang gratis dan menyeluruh, termasuk asrama, sehingga anak-anak dapat belajar tanpa beban biaya.

Fase awal program, Sekolah Rakyat Rintisan, sudah dimulai sejak tahun ajaran 2025/2026 dengan menggunakan fasilitas negara yang telah direnovasi. Pemerintah berencana membangun gedung khusus mulai 2026 dan memperluas jangkauannya hingga 2029. Saat ini, telah beroperasi 165 sekolah rintisan di seluruh Indonesia.

Roni Parasian, Analis Madya Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, menjelaskan bahwa program ini memanfaatkan anggaran lintas kementerian, sehingga tidak menambah beban ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pemerintah mampu mengombinasikan berbagai program yang ada, sehingga Sekolah Rakyat tidak akan memengaruhi APBN. Semua program Presiden tetap berjalan beriringan,” ujarnya.

Inisiatif Sekolah Rakyat berkonsep asrama mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Ina Liem, pengamat pendidikan, menyebut konsep ini inovatif karena memberikan lingkungan aman dan terjamin 24 jam bagi anak-anak. “Sekolah reguler tidak cukup. Anak-anak ini perlu lingkungan yang aman agar bisa fokus belajar,” katanya.

Kepala SMA Rakyat 10 Jakarta, Ratu Mulyanengsih, juga mengapresiasi program ini. Ia menjelaskan bahwa sekolah ini menjadi tempat aman bagi remaja dari latar belakang rentan. “Banyak siswa kami korban kekerasan dan berasal dari lingkungan sulit. Sekolah ini hadir untuk memutus rantai kemiskinan dan kekerasan,” ujarnya.

Presiden Prabowo sebelumnya mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat saat ini memprioritaskan anak dari keluarga miskin atau desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia berencana memperluas program ini untuk anak-anak dari keluarga desil 2 hingga 5. “Tapi saya sedang juga merencanakan untuk desil 2, 3, 4, dan 5,” katanya setelah meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

Prabowo mengaku ingin semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang baik. Ia tidak ingin ada anak yang tidak bersekolah karena kendala biaya. “Nah, ini sedang kita rencanakan supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain, itu cita-cita kita,” ujarnya. “Insyaallah kita akan sampai ke situ. Tapi alhamdulillah sekolah rakyat jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik, yang bisa kita berikan,” tambahnya.

Meskipun program Sekolah Rakyat masih dalam tahap awal, dampaknya sudah terlihat. Anak-anak dari keluarga prasejahtera kini memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai potensi mereka. Inisiatif ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak.

Pemerintah terus berkomitmen untuk memperluas program ini, dengan harapan dapat mengurangi jumlah Anak Tidak Sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan yang berdampak positif bagi generasi masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page