Kemenhub DKI Menegaskan Tarif MRT dan LRT Tetap Stabil, Sedangkan TransJakarta Memerlukan Perbaikan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memilih untuk tidak menaikkan tarif MRT Jakarta dan LRT Jabodebek meskipun ada pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar hampir Rp 15 triliun dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta. Dia menjelaskan bahwa subsidi transportasi masih dalam perhitungan. Menurut analisisnya, tarif saat ini tetap terjangkau bagi pengguna. Misalnya, tarif MRT yang seharusnya Rp 13 ribu hanya ditetapkan Rp 7 ribu, sehingga subsidi per pelanggan rata-rata sekitar Rp 6 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif tidak diperlukan.

Untuk Transjakarta, Syafrin mengakui tarif Rp 3.500 sudah lama ditetapkan sejak 2005. Ia mencatat bahwa upah minimum provinsi sekarang telah naik hingga 6 kali lipat dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Selain itu, inflasi juga terus mengalami kenaikan, dengan rata-rata 5,4% selama 20 tahun terakhir, yang berarti harga barang sekarang telah naik 2,87 kali lipat. Oleh karena itu, penyesuaian tarif Transjakarta diperlukan untuk menjamin keberlanjutan layanan, meskipun belum dilakukan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mencari solusi kreatif dalam penanganan anggaran setelah pengurangan DBH sebesar Rp 15 triliun. Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran BUMD akan diawasi ketat. Pramono juga mengakui bahwa pemotongan ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di seluruh daerah. Namun, ia tetap optimis dalam menyelesaikan program dengan baik. Untuk mendukung ini, ia mendorong kerja sama dengan mitra dalam proyek seperti interconnection di Dukuh Atas.

Pengurangan APBD DKI Jakarta pada 2026 menjadi Rp 79 triliun menuntut Pemprov untuk melakukan realokasi dan efisiensi. Pramono garantir bahwa program prioritas untuk warga kurang beruntung tetap akan dilaksanakan.

Untuk transportasi umum, seperti Transjakarta, subsidi yang diberikan sangat besar. Misalnya, tarif Rp 3.500bbero subsidi hampir Rp 15.000 per orang. Pemprov perlu mencari cara untuk menutupi biaya ini agar layanan tetap berjalan dengan lancar.

Setiap krisis finansial adalah peluang untuk berinovasi. Jakarta telah menunjukkan ketara dalam memberikan layanan transportasi yang terjangkau, namun tantangan mendatang membutuhkan solusi kreatif dan kolaborasi yang lebih kuat. Mari dukung dan ikut berpartisipasi dalam membangun sistem transportasi yang lebih baik bagi masa depan Jakarta.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan