Radikalisme Melalui Media Sosial: Aparatur Berharap Warga Lebih Waspi

Dalam kurun waktu terakhir, pengungkapan aspirasi netizen yang memuat kritik melalui gerakan peringatan darurat di Indonesia mendapatkan perhatian luas. Pergerakan tersebut dianggap sebagai tanggapan langsung terhadap keprihatinan masyarakat di sekitar kebijakan-kebijakan tertentu. Namun, perlu diwaspadai adanya unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab yang berusaha mengklaim atau bahkan memanipulasi gerakan ini.

Haryo Moerdaning Putro, ahli strategi kampanye digital, menggaris bawahi bahwa fenomena seperti ini harus dipahami sebagai fenomena yang kompleks dan beragam. Menurut dia, ada dua sisi yang harus diperhatikan: satu sisi adalah keresahan masyarakat yang sah terhadap kebijakan yang tidak memenuhi harapan, dan sisi lain adalah adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mengambil alih gerakan yang seharusnya murni.

“Media sosial telah menjadi tempat lahirnya demokrasi naratif dan memberikan ruang untuk partisipasi publik yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini tentu saja memiliki dampak positif yang besar,” kata Haryo dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (8/10/2025).

Namun, hasil pengamatan dan riset yang dilakukan menunjukkan adanya potensi bahaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka dapat memanfaatkan gerakan rakyat sebagai sarana untuk menyebarkan ideologi radikal. Hal ini membuat pentingnya untuk semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas, untuk lebih hati-hati dalam memahami dinamika yang sedang berlangsung.

“Di balik setiap postingan di media sosial, ada kekuatan algoritma pemilik platform dan juga peran kreator konten dari berbagai kalangan, mulai dari influencer besar hingga cyber army yang beroperasi baik secara organik maupun berbasis mesin. Semua ini bisa digunakan untuk mengarahkan tren di dunia digital, membentuk persepsi masyarakat, dan mengendalikan diskursus umum,” ungkapnya.

Kekuatan ini dapat menjadi senjata bermata dua. Jika digunakan dengan baik, bisa menjadi salah satu elemen positif dalam perjalanan demokrasi digital. Namun, jika dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa menjadi sumber bahaya bagi stabilitas sosial dan politik.

Haryo menegaskan bahwa gerakan massa yang kritis terhadap pemerintah harus tetap waspada agar tidak terbuang ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah dan aparat juga perlu membangun kemampuan untuk membedakan gerakan yang sebenarnya ditunggangi dan yang tidak. Tidak semua gerakan kritis di media sosial dipengaruhi oleh pihak tidak bertanggung jawab, dan tidak semua gerakan murni.

Untuk mencapai tujuan ini, Haryo mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk memperkuat proses edukasi kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan komunitas digital. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas dan jangkauan komunikasi publiknya.

“Komunikasi publik yang kurang baik hanya akan memberikan ruang bagi pihak tak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang salah. Upaya ini juga harus melibatkan platform global yang beroperasi di Indonesia agar konten radikalisme bisa ditindak tegas tanpa mencederai kebebasan berekspresi,” kata dia.

Haryo menyimpulkan bahwa media sosial harus dijaga agar tetap berfungsi optimal sebagai ruang demokrasi digital yang sehat, tempat lahirnya berbagai gagasan, inovasi, dan kemajuan. Media sosial memiliki potensi besar untuk menjadi balai warga digital yang konstruktif, dan semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga agar media sosial tetap menjadi tempat yang positif bagi masyarakat.

Dinamika media sosial memang kompleks dan dapat menjadi pedang bermata dua. Genggamannya bersama-sama oleh semua pihak akan menjadi kunci untuk menghadapi ancaman yang ingin memanfaatkan media sosial untuk merusak demokrasi dan membelah masyarakat. Media sosial harus tetap menjadi ruang yang nyaman dan produktif bagi semua warga, tempat ide-ide progresif bisa tumbuh dan berkembang.

Baca juga Berita lainnya di News Page