Purbaya Menilai Dua Wakil Menteri Cukup untuk Mempertahankan Efisiensi Gaji

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa dirinya mampu melaksanakan tugas dengan hanya didampingi oleh dua Wakil Menteri. Hal ini terjadi setelah salah satu Wakil Menteri, Anggito Abimanyu, dipindahkan untuk memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Purbaya menilai bahwa dengan dua wakil menteri, pekerjaannya tetap dapat berjalan dengan lancar.

Dalam wawancara dengan media, Purbaya membenarkan bahwa dengan jumlah wakil menteri yang lebih sedikit, pembelanjaan gaji juga dapat dikurangi. “Sementara ini saya yang akan mengelola sendiri. Terlihat saja, dengan dua wamen ini sudah cukup, juga berguna untuk menghemat gaji,” ujarnya saat bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/10/2025).

Menurut Purbaya, ia sendiri yang menyarankan kepada Anggito untuk tidak menjabat rangkap. Purbaya merasa bahwa memimpin LPS memerlukan konsentrasi penuh. “LPS adalah lembaga yang besar, jangan dirangkap,” katanya.

Selain itu, Purbaya juga akan sementara mengambil alih tugas penerimaan pajak, cukai, dan kepabeanan, yang sebelumnya dipegang oleh Anggito. “Sementara ini saya akan meneruskan kedua sector pajak dan bea cukai secara langsung,” kepastian Purbaya.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasi. Studi kasus di beberapa negara menunjukkan bahwa perlindungan sosial dan manajemen keuangan yang baik menjadi kunci stabilitas ekonomi.

Dalam konteks ini, langkah Purbaya untuk mengoptimalkan struktur organisasi menunjukkan komitmennya dalam berfokus pada tugas utama, terutama dalam menanggulangi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Ini juga mendukung visi pemerintah dalam mengembangkan sistem keuangan yang lebih transparan dan efisien.

Salah satu contoh penerapan manajemen sumber daya manusia yang efektif adalah melalui peningkatan kapabilitas pegawai dengan pelatihan terstruktur. Infografis yang relevan dapat membantu visualisasi bagaimana pelatihan ini dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Dalam era digital ini, transformasi digital menjadi kunci untuk meningkatkan layanan publik. Manajemen keuangan yang baik tidak hanya bergantung pada jumlah pegawai, tetapi juga pada teknologi yang digunakan. Integrasi sistem digital dapat memudahkan transaksi pajak dan kepabeanan, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pembatasan jumlah wakil menteri tidak hanya berdampak pada pengeluaran gaji, tetapi juga dapat memfokuskan pekerjaan pada prioritas strategis. Langkah ini juga menunjukkan keinginan pemerintah untuk menghindari birokrasi yang berlebihan.

Setiap kebijakan harus didukung dengan evaluasi yang kontinue untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia optimal. Keberhasilan dalam mengelola lembaga seperti LPS akan menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Keberanian untuk membatasi jumlah wakil menteri adalah langkah yang bijaksana. Ini bukan hanya tentang menghemat biaya, tetapi juga tentang meningkatkan kinerja dan fokus pada tugas utama. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan contoh yang baik dalam manajemen sumber daya dan keuangan yang bertanggung jawab.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, keterbatasan sumber daya manusia dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Peningkatan efisiensi dan fokus pada tugas utama akan menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan pemerintah dalam pembangunan nasional.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page