Pemprov Banten Siap Antisipasi Potensi Pengurangan TKD Sebesar Rp 554 Miliar

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Provinsi Banten mengungkapkan kemungkinan penurunan alokasi Dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 554 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Untuk menghadapi tantangan ini, Pemprov Banten telah merencanakan langkah-langkah strategis yang tepat.

Gubernur Banten, Andra Soni, bersama dengan beberapa kepala daerah yang merupakan anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), telah bertemu dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025. Pertemuan tersebut membahas terkait kebijakan terkait TKD.

Rina Dewiyanti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, menyebutkan bahwa pihaknya telah menyusun rencana strategis untuk menghadapi perubahan dalam alokasi TKD tahun 2026, termasuk kemungkinan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Rina Dewiyanti menegaskan bahwa pengeluaran wajib dan pelayanan masyarakat akan tetap dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, pihaknya akan melakukan perhitungan ulang secara rinci bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Provinsi Banten.

“Kita akan memfokuskan pada realokasi anggaran, terutama dari belanja administrasi ke sektor produktif dan pelayanan dasar, sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.

Rina juga menyampaikan bahwa Gubernur Banten akan memberikan insentif berdasarkan kinerja serta pendampingan regulasi kepada daerah dengan kinerja fiskal rendah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita akan memastikan pengeluaran wajib dan melakukan manajemen kas yang lebih akurat,” imbuhnya.

Selain itu, Pemprov Banten juga akan meningkatkan keakuratan perencanaan anggaran agar program prioritas lebih terfokus, serta meminimalkan kegiatan pendukung dan administratif.

“Kita akan memperkuat pajak dan retribusi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memperluas basis pajak serta menjalin kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga,” ujarnya.

Di tengah tantangan keuangan ini, Pemprov Banten tetap optimis untuk menjaga stabilitas keuangan dan pelayanan masyarakat. Hal ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk merencanakan dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara efektif. Pengalaman ini juga dapat menjadi pelajaran bagi daerah lain dalam menghadapi fluktuasi keuangan dari pemerintah pusat. Dengan strategi yang tepat, Pemprov Banten siap menghadapi perubahan dengan tanggung jawab dan inovasi.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan