Kuota impor BBM swasta di tahun depan berpotensi mengalami kenaikan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan peningkatan kuota impor BBM untuk perusahaan swasta di tahun 2026. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan terhadap kekurangan stok BBM di SPBU swasta yang telah terjadi sejak bulan Agustus tahun ini.

Kuota impor BBM tahun 2025 telah ditetapkan meningkat hingga 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Menurut Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, perusahaan swasta masih diharapkan bekerja sama dengan Pertamina untuk menangani masalah kehabisan BBM.

“Tentu saja, adanya kemungkinan (peningkatan kuota impor). Tapi jika saya bilang sekarang mungkin salah. Saya belum menghitung secara detail. Kemungkinan itu ada. Kalau tahun ini, kita mungkin sudah melakukan langkah kolaborasi,” katanya setelah ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Selasa (7/10/2025).

Pemerintah sedang mengevaluasi usulan yang diajukan oleh perusahaan swasta. Saat ditanya tentang batasan tambahan kuota impor sebesar 10% untuk tahun 2026, Laode tidak mengungkapkannya.

“Saya tidak ingin membocorkan, tetapi kita akan membuat mekanisme yang lebih baik. Tidak ada (pembatasan tambahan kuota impor 10%). Kami belum pernah mengumumkan hal seperti itu,” terangnya.

Kekurangan BBM di SPBU swasta terjadi karena konsumen beralih menggunakan BBM non subsidi. Namun, Laode menjelaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan neraca komoditas dengan bijak.

“Kita sebagai institusi pemerintah harus mempertimbangkan neraca komoditas. Jangan sebentar-sebentar impor, sudah diberi 110%, impor lagi. Mau menambah lagi, kita katakan ini tetangga masih memiliki banyak kuota. Jangan sebentar-sebentar impor,” tegasnya.

Peningkatan kuota impor BBM selama ini terjadi sebagai respons terhadap fluktuasi permintaan dan pasokan. Pemerintah berusaha untuk memastikan stabilitas pasokan BBM di seluruh Indonesia. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pemerintah akan terus mengawasi situasi ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lebih dari sekadar menanggapi masalah saat ini, pemerintah juga mempertimbangkan langkah-langkah jangka panjang untuk mengoptimalkan distribusi BBM. Hal ini termasuk peningkatan kolaborasi dengan Pertamina dan penyedia BBM lain, serta pengembangan infrastruktur penyimpanan yang lebih efisien. Dengan demikian, diharapkan masalah kehabisan BBM dapat dicegah secara efektif di masa depan.

Peningkatan kuota impor BBM bukanlah solusi permanen, tetapi langkah sementara untuk menangani situasi darurat. Pemerintah juga terus mengembangkan strategi lain seperti penggunaan energi alternatif dan efisiensi konsumsi untuk mengurangi dependensi pada impor BBM. Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antar pihak dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci sukses.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan