KPK Selidiki Aliran Dana Kasus Pemerasan K3

KPK telah memeriksa Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di kemenakerian. Badan ini tengah menelaah apakah ada aliran dana yang diterima oleh pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menuturkan hal ini kepada wartawan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025.

Ruangan Kabiro Humas Kemnaker menjadi salah satu lokasi yang digelondong setelah operasi tangkap tangan dilaksanakan terkait kasus pemerasan tersebut. Informasi ini juga diperkuat dalam proses pemeriksaan saat ini.

Setelah kegiatan penangkapan dilakukan, tim penyidik melakukan penggeledahan maraton di beberapa tempat untuk mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi. Hal ini menjadi bahan penting dalam menyelidiki kasus ini lebih lanjut.

Kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker telah berlangsung sejak tahun 2019. Biaya pengurusan yang seharusnya hanya Rp 275 ribu telah naik menjadi Rp 6 juta. KPK mengungkapkan bahwa selisih biaya tersebut mengalir ke berbagai pihak, dengan total mencapai Rp 81 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 69 miliar dialirkan ke tersangka Irvian.

Dalam kasus ini, Noel, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menerima pemerasan sebesar Rp 3 miliar dan satu unit motor Ducati. Berikut adalah daftar tersangka dalam kasus pemerasan ini:

1. Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
2. Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022-sekarang)
3. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
4. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020-sekarang)
5. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI
6. Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025-sekarang)
7. Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
8. Sekarsari Kartika Putri, Subkoordinator
9. Supriadi, Koordinator
10. Temurila, pihak PT KEM Indonesia
11. Miki Mahfud, pihak PT KEM Indonesia

Kasus korupsi dalam pemerasan sertifikasi K3 mengungkap kerukunan dalam mengelola keadilan dan transparansi. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa pengawasan yang ketat dan keberanian dalam menghadapi korupsi sangat penting. Mari kita dukung upaya penegakan hukum agar sistem yang adil dan transparan dapat terwujud, sehingga masyarakat dapat mempercayai lembaran baru yang lebih bersih dan terang dalam pengelolaan publik.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa kasus-kasus korupsi seperti ini sering terjadi akibat kekurangan pengawasan dan pelaporan yang efektif. Studi menunjukkan bahwa sistem sertifikasi yang transparan dapat mengurangi insiden pemerasan, sehingga penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pengaduan di berbagai instansi pemerintahan.

Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital dalam pelaporan dan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas. Misalnya, penggunaan blockchain dalam pencatatan transaksi keuangan dapat membantu mencegah manipulasi dan memastikan kejelasan dalam aliran dana.

Infografis yang relevan dapat membantu memperjelas aliran dana dalam kasus ini dan cara pemerasan dilakukan. Visualisasi data seperti ini sering digunakan untuk memudahkan masyarakat memahami kompleksitas kasus korupsi.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk media dan masyarakat, sangat penting dalam mengungkap dan mencegah korupsi. Keberanian untuk melaporkan pelanggaran dan dukungan hukum yang kuat dapat menjadi pondasi perubahan positif.

Akhirnya, kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker mengingatkan kita bahwa integritas dan kejujuran harus dijaga dalam setiap tingkat pemerintahan. Dengan dukungan yang kuat dari masyarakat dan upaya penegakan hukum yang serius, kita bisa mengharapkan sistem yang lebih adil dan transparan.

Baca juga Berita lainnya di News Page