Pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan dari anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Dalam pertemuan tersebut, 18 gubernur hadir secara langsung, sementara 15 daerah mewakili diri dan 5 daerah tidak menghadiri pertemuan.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menolak pemotongan transfer dana ke daerah (TKD) yang direncanakan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2026. Menurutnya, pemotongan tersebut memberikan beban yang cukup berat bagi daerah.
“Semua gubernur telah menyampaikan pendapatnya kepada Menteri Keuangan agar dapat dipertimbangkan. Dana transfer dari pusat ke daerah saat ini hanya cukup untuk keperluan belanja rutin. Sedangkan untuk biaya infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan, dana tersebut menurun. Kami meminta agar tidak terjadi pemotongan,” kata Sherly saat berkunjung ke Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Sherly menjelaskan bahwa Maluku Utara akan menerima TKD sebesar Rp 6,7 triliun pada tahun 2026, turun dari Rp 10 triliun pada tahun 2025. Potongan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH). Ia juga menambahkan bahwa beban kewajiban terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) cukup besar, serta janji pembangunan jalan dan jembatan yang harus ditunaikan. “Pemotongan yang dialami daerah sekitar 20-30% untuk provinsi dan bahkan hingga 60-70% untuk kabupaten, seperti di Jawa Tengah, sangat mempengaruhi pembangunan infrastruktur,” tutur Sherly.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, juga mengungkapkan keluhan serupa. Anggaran daerahnya turun hingga 25% pada tahun 2026. Ia berharap Purbaya melakukan evaluasi agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan sesuai harapan. “Kami mengusulkan agar anggaran tidak dipotong karena bebannya harus ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing,” katanya.
Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memahami kemarahan para gubernur karena anggaran yang diberikan lebih kecil. Namun, ia meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran yang selama ini dituding tidak optimal. “Kinerja belanja daerah selama ini kurang bagus. Kalau mereka bisa memperbaiki image tersebut, tidak ada masalah,” ujarnya.
Pembukuan TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp 693 triliun, naik dari Rp 650 triliun sebelumnya, tetapi masih lebih rendah dari Rp 919,9 triliun pada tahun 2025. Purbaya mengakui pemotongan yang signifikan dan membuka kemungkinan untuk menambah anggaran jika pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara meningkat. “Saya akan menilai kondisi keuangan di pertengahan tahun 2026. Jika pendapatan pajak dan bea cukai meningkat, maka akan kami bagikan,” katanya.
Dalam menanggapi hal tersebut, para gubernur berpendapat bahwa pemotongan dana transfer ke daerah akan sangat mempengaruhi pembangunan infrastruktur. Mereka menuntut agar Kementerian Keuangan dapat melakukan evaluasi dengan cermat sebelum memutuskan pemotongan yang dianggap berdampak negatif. Pengawasan terhadap penggunaan dana oleh pemerintah daerah juga diperlukan agar alokasi dana dapat digunakan dengan efektif.
Dari sisi peningkatan pendapatan, pemerintah pusat juga harus memastikan bahwa pajak dan bea cukai dapat dikumpulkan dengan optimal. Dengan demikian, dana yang diterima oleh daerah dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dengan lancar.
Setiap daerah memiliki kebutuhan tertentu dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, yang memerlukan dana yang cukup. Pemotongan anggaran akan mengganggu rencana pembangunan tersebut, sehingga pemerintah pusat harus mempertimbangkan keluhan para gubernur. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat terjamin dan memicu pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Para gubernur yang hadir dalam pertemuan ini menunjukkan keinginan kuat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah mereka. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Koperasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan pembangunan bersama.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.