Badan usaha swasta diharapkan untuk terus membeli BBM murni atau bahan bakar dasar dari Pertamina guna mengatasi masalah kekurangan stok. Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, menegaskan kebijakan tersebut berlaku sepanjang tahun 2025.
Menurut Laode, kebijakan ini sudah sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI dan arahan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Untuk tahun 2026, pemerintah akan mengevaluasi kembali aturan impor bagi stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) swasta.
“Setelah menerima arahan Menteri ESDM dan hasil RDP di DPR, kami akan melanjutkan kerjasama antara swasta dan Pertamina untuk tahun 2025. Sedangkan untuk tahun 2026, kami akan mempertimbangkan lagi bagaimana pengaturan yang tepat,” ujarnya di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Selasa (7/10/2025).
Laode tambahkan, kekurangan BBM di SPBU swasta terjadi karena konsumen beralih ke bahan bakar non-subsidi. Namun, pemerintah tetap harus mempertimbangkan keseimbangan pasokan komoditas.
“Kita sebagai pemerintah juga harus memikirkan keseimbangan pasokan komoditas. Jangan sebentar-sebentar impor, sudah diberi kuota 110%, lalu impor lagi. Jika ingin menambah, kita lihat dulu kuota tetangga masih banyak. Jangan sering impor,” tegas Laode.
Tiga SPBU swasta, yaitu BP, AKR, dan VIVO, telah setuju untuk membeli BBM dari Pertamina. Sementara Shell belum melakukan pembelian karena masalah internal perusahaan.
“Pertamina sudah memiliki tiga anak usaha, yaitu BP, AKR, dan VIVO yang sedang melanjutkan hal itu. (Shell belum), mereka memerlukan pertimbangan yang berbeda dibandingkan yang lain, tetapi Pertamina masih mempertimbangkannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyebut ada usulan tambahan kuota impor untuk SPBU swasta. Namun, setelah melihat kuota yang masih dimiliki Pertamina, keputusan tetap sesuai dengan yang telah disepakati.
“Salah satunya ada usulan tambahan kuota impor, tetapi setelah melihat kuota yang masih ada di Pertamina, pembahasan sudah jelas. Nanti kita lihat lagi transaksi B2B dan yakin bahwa Dirjen Migas akan lebih fleksibel di masa depan,” tutup Todotua.
Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kekurangan BBM menampilkan komitmen untuk menjaga keseimbangan pasokan bahan bakar di seluruh Indonesia. Kerjasama antara swasta dan Pertamina menjadi kunci dalam memastikan stabilitas stok BBM, meskipun ada tantangan seperti peralihan konsumen ke bahan bakar non-subsidi. Evaluasi terstruktur setiap tahun akan memastikan kebijakan tetap relevan dengan situasi pasar.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.