Donny Oskaria Masuk Istana Menjadi Pelaksana Harian BP BUMN

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Dony Oskaria muncul di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dengan kehadirannya yang menimbulkan spekulasi. Menurut informasi, pria yang saat ini memegang posisi sebagai Wakil Menteri BUMN dan COO Danantara kemungkinan akan ditunjuk sebagai Kepala BP BUMN. Namun, ketika ditanya tentang tujuan kunjungan tersebut, ia tidak mau memberikan keterangan pasti. Dony dan istrinya datang dengan penampilan formal, masing-masing memakai setelan jas dan busana kebaya.

Dalam wawancara singkat di depan Istana pada hari Rabu (8/10/2025), Dony hanya mengungkapkan bahwa ia baru saja mendapatkan panggilan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sekitar satu jam sebelum kedatangan sekitar pukul 14.20 WIB. “Belum tahu nih, saya baru ditelpon sama pak Seskab sejam yang lalu,” ucapnya saat tiba di lokasi.

Perubahan struktur organisasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) baru saja disahkan melalui RUU keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ini dilakukan setelah Erick Thohir, yang lama menjabat sebagai Menteri BUMN, dialihkan ke jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, pengelolaan perusahaan BUMN sebagian besar telah dialihkan ke Badan Pengelola Investasi BPI Danantara.

Sementara itu, manajemen BUMN telah mengalami transformasi signifikan, dengan sebagian besar wewenang dialihkepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Perubahan ini menjadi langkah strategis dalam upaya reorganisasi sector BUMN di Indonesia.

Data terbaru menunjukkan bahwa transformasi ini dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan dan manajemen aset negara. Namun, ada juga kesimpulan yang menyarankan bahwa peran BPI Danantara dalam pengelolaan BUMN perlu diwaspadai agar tidak menyebabkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Kasus sukses seperti PT Pertamina yang berhasil meningkatkan produktivitas melalui rehabilitasi aset, bisa menjadi model yang dapat diikuti BPI Danantara. Dengan demikian, perubahan ini bukan hanya sekedar reformasi struktural, melainkan juga harapan akan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Akan tetapi, perhatian harus diberikan pada potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari integrasi ini. Sebaiknya, setiap langkah perlu diikuti dengan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa transformasi ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan begitu, perubahan yang dilakukan tidak hanya akan berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi negara. Inilah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa reformasi ini bukan hanya retorik, melainkan langkah nyata menuju kemajuan yang berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan