Prabowo Mungkinkan Kerugian Negara Rp 300 T karena Keberadaan 6 Perusahaan Tambang Ilegal

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Prabowo Subianto mengecam keras praktik korupsi dan tambang timah secara ilegal di Bangka Belitung. Dia menegaskan bahwa kerugian negara akibat casus tersebut telah mencapai angka Rp 300 triliun.

Beberapa perusahaan, sekitar enam entitas, terlibat dalam kegiatan tambang ilegal. Sebagai tindak lanjut, smelternya telah disita oleh negara. Sekarang, smelter-smelter tersebut dialokasikan langsung kepada PT Timah, perusahaan bUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan komoditas timah.

Prabowo mengungkapkan kekhawatiran mengenai dampak finansial yang signifikan. Kerugian akibat enam perusahaan ilegal tersebut sudah mencatat total Rp 300 triliun. Dia tegas bahwa tindakan semacam ini harus segera dihentikan.

PT Timah kini menjadi penerima enam smelter dan berbagai aset rampasan dari kasus ini. Nilai seluruh aset yang disita mencapai sekitar Rp 6-7 triliun. Selain smelter, beberapa barang lain juga diserahkan, seperti logam timah, alat berat, peralatan tambang, serta lahan.

Detail aset rampasan yang diserahkan mencakup:

  • 108 unit alat berat
  • 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer)
  • 94,47 ton crude tin dalam 112 petakan/balok
  • Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton)
  • Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton)
  • Kendaraan 53 unit
  • Tanah 22 bidang seluas 238.848 m²
  • Alat pertambangan 195 unit
  • Logam timah 680.687,6 kg
  • Uang tunai yang disetorkan ke kas negara senilai Rp 202.701.078.370, US$ 3.156.053, JPY 53.036.000, SG$ 524.501, EUR 765, KRW 100.000, dan AU$ 1.840.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran sumber daya alam menjadi prioritas yang harus diupayakan. Kerugian negara akibat kegiatan ilegal seperti ini harus dicegah dengan ketat. PT Timah diharapkan dapat mengelola aset rampasan ini secara efisien agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tindakan tegas seperti ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi aset negara dan memastikan keadilan bagi rakyat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan