KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pemilihan kuota haji tambahan periode 2023-2024. Dalam investigasi ini, terungkap adanya biro perjalanan yang tidak memiliki izin resmi namun berhasil mendapatkan kuota haji khusus.
Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menjelaskan bahwa beberapa biro travel tak terdaftar dapat melakukan pelayanan haji khusus meski tidak memiliki izin yang sah. “Kami masih mengungkap bagaimana cara mereka memperoleh kuota tersebut, apakah melalui pembelian dari biro travel yang sudah terdaftar dan melakukan pelecehan kuota.”
Penyidik KPK saat ini tengah menyelidiki berbagai skenario yang mungkin terjadi, termasuk aliran dana dari biro travel ke pihak-pihak tertentu di Kementerian Agama. Asosiasi haji juga menjadi fokus investigasi karena memiliki peran penting dalam manajemen aplikasi dan logistik haji khusus.
Menurut data KPK, terdapat sekitar 400 penyelenggara ibadah haji khusus di Indonesia. Budi meminta kerjasama dari semua pihak yang akan dihadirkan untuk membantu penyidik dalam menangani kasus ini.
Kasus ini berawal saat Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu, dengan 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, UU Haji hanya membolehkan kuota haji khusus sebanyak 8 persen dari total kuota nasional. KPK menganggap ada praktik korupsi dalam pembagian kuota tambahan tersebut.
Berdasarkan investigasi, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. KPK telah menyita berbagai aset, termasuk uang, kendaraan, dan properti yang terkait. Beberapa uang disita berasal dari pengembalian dana oleh biro travel yang diduga terkait dengan ‘biaya percepatan’ yang diminta oleh oknum Kementerian Agama, tetapi dikembalikan setelah takut terhadap penyelidikan DPR pada 2024.
Data riset terbaru menunjukkan bahwa kasus korupsi kuota haji masih sering terjadi di berbagai negara, terutama di negara dengan sistem pelayanan haji yang kompleks. Analisis unik dan simplifikasi: Pelaksanaan haji khusus harus lebih transparan agar masyarakat dapat mempercayai sistemnya. Studi kasus di negara lain menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dapat mengurangi praktik korupsi.
KPK telah mengambil langkah tegas dalam menanggulangi korupsi kuota haji. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pengelolaan kuota haji agar tidak terjadi penyalahgunaan. Warga perlu tetap waspada dan melaporkan praktik dugaan korupsi agar sistem haji tetap adil. Kerja sama antara pemerintah, asosiasi haji, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dalam pelayanan haji.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.