Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor di Jawa Barat mengungkapkan keheran terhadap surat edaran Gubernur Jawa Barat yang mengajak warga menyisihkan Rp 1.000 setiap hari untuk mendukung Program Jabar Istimewa.
Opik Taopiqul Hak, sebagai sekretaris LBH Ansor Jabar, mengkritik program Poe Ibu atau Sapoe Sarebu sebagai kebijakan yang kurang logis dan membingungkan. Ia menganggap program ini bukan merupakan iuran warga, melainkan bagian dari strategi perlindungan bagi perempuan, khususnya ibu-ibu yang membutuhkan perhatian lebih.
Menurutnya, nama program tersebut bisa mengecoh karena memunculkan asosiasi dengan hak-hak kaum perempuan, padahal isinya sebenarnya tentang pungutan warga. Opik juga merasa terkejut setelah mengetahui bahwa program tersebut sebenarnya memungut dana dari masyarakat.
Lebih lanjut, Opik mengkritik Pemprov Jawa Barat, khususnya Dedi Mulyadi, dianggap kurang kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif. Sebaliknya, pemerintah memilih membebani masyarakat yang kini sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Ia menambahkan bahwa program ini sama saja dengan menaikan pajak, hanya saja disajikan dengan cara yang terkesan populis. Opik juga meragukan kejujuran program tersebut, karena dianggap mencoba menyembunyikan tujuan sebenarnya dengan mengelabui warga.
Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat saat ini sedang tidak stabil, sehingga pemberlakukan program seperti ini dianggap tidak tepat waktu.
Menurut Opik, program inijustru akan membebani penderitaan warga yang sudah terpukul oleh krisis ekonomi. Ia menyorot bahwa Pemprov Jabar seharusnya lebih memanfaatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, bukan menambahkan beban pada masyarakat yang sudah kesusahan.
Program Jabar Istimewa ini juga dianalogikan sebagai upaya untuk menghindari protes seperti yang terjadi akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati, Jawa Tengah. Opik memperingatkan bahwa program seperti ini hanya akan mengelabui warga tanpa memberikan manfaat nyata.
Dalam kata lain, Opik menilai program ini tidak hanya tidak logis, tetapi juga tidak adil dan merugikan masyarakat Jawa Barat yang sudah dalam kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Pembuatan kebijakan seperti ini dianggap tidak bijaksana dan kurang peduli terhadap kesejahteraan warga.
Bagaimana jika Pemprov Jawa Barat lebih fokus pada peningkatan PAD dari sumber lain, bukannya membebani warga yang sudah kesusahan? Inilah pertanyaan yang perlu dipertimbangkan untuk kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Kebijakan pemerintah harus selalu dipertimbangkan dengan matang, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi yang tengah dialami masyarakat. Program yang terkesan populer namun tidak memberikan manfaat nyata justru akan memperparah penderitaan warga.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.